Dalam Kegamangan Moratorium

RENCANA Presiden Joko Widodo (Jokowi) membekukan izin baru bagi pembukaan konsesi lahan perkebunan sawit membuat sebagian pelaku industri terkait kebat-kebit.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) berharap agar rencana moratorium itu dipertimbangkan lagi. Mereka khawatir moratorium sekadar melemahkan sektor yang diklaim berkontribusi besar terhadap perolehan ekspor nonmigas itu.

"Sebaiknya pemerintah mendiskusikan terlebih dahulu dengan dunia usaha apakah moratorium diperlukan atau tidak," pinta Sekjen Gapki Togar Sitanggang di Yogyakarta, kemarin.

Ia menilai pemerintah tidak punya cukup alasan merilis moratorium sawit. Data menunjukkan, imbuhnya, ekspor subsektor perkebunan pada 2015 untuk produk kelapa sawit mencapai US$18,65 miliar, sedangkan karet hanya US$4,75 miliar, kelapa US$1,35 miliar, kakao US$1,25 miliar, dan kopi US$1,10 miliar.

Ia pun mempertanyakan kebijakan moratorium mana lagi yang akan diberlakukan. Sebab moratorium perluasan lahan sawit sudah ditetapkan dalam tiga tahap, yaitu 2011-2013, 2013-2015, serta 2015-2017.

Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Sumatra Utara Gus Dalhari Harahap berpendapat moratorium bisa menggerus kesejahteraan petani sawit. Menurutnya, kepemilikan lahan petani relatif minim, hanya 1-2 ha per orang. "Kalau petani tidak bisa mengembangkan lagi arealnya, kesejahteraan tidak bisa ditingkatkan," katanya.

Apalagi produktivitas tanaman sawit petani masih sekitar 13 ton tandan buah segar (TBS) per ha/tahun dari idealnya 20-30 ton.

Dua pekan lalu, Presiden Jokowi mengatakan pemerintah berencana memoratorium izin konsesi lahan sawit di sejumlah provinsi.

Dari catatan pemerintah, luas lahan perkebunan sawit secara nasional mencapai 10,4 juta ha. Dari jumlah itu, lahan yang milik masyarakat hanya 4 juta ha.

Di sisi lain, perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Indonesia Palm Oil Pledge (IPOP) mendukung moratorium sawit. Menurut CEO Cargill Tropical Palm, perwakilan IPOP, John Hartmann, tujuan akhir moratorium ialah menciptakan industri sawit yang mendukung keberlanjutan lingkungan. "Jika Indonesia memiliki produk sawit yang berkualitas dan memenuhi aspek kesehatan lingkungan, tentu bisa bersaing dengan negara-negara lain di dunia internasional," ujarnya di Jakarta, kemarin.

IPOP mencakup Asian Agri, Golden Agri-Resources (GAR), Wilmar, Cargill, Musim Mas, dan Astra Agro Lestari.

Di acara terpisah, Managing Director for Sustainability and Strategic Stakeholder Engagement GAR Agus Purnomo mengaku pihaknya tidak keberatan dengan rencana moratorium. Sejak 2014, GAR memang sudah menyetop ekspansi lahan.

Pihaknya kini fokus replanting dan intensifikasi dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kualitas sawit. Bahkan, perusahaan sawit itu tengah menggencarkan rencana jangka hingga 2020 untuk mencapai 100% kemamputelusuran (traceability) terhadap semua sumber minyak sawit yang dibeli dan diproses.GAR akan menelusuri lebih dari 7 juta ton minyak sawit melalui 489 pabrik. (Tes/Adi/E-2)