Data Akurat, Kebijakan Pemerintah Efektif

KESIMPANGSIURAN dan ketidakakuratan data menjadi salah satu penyebab mengapa program pemerintah tidak berjalan maksimal. Hal itu disebabkan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) kerap berbeda dengan kementerian terkait.

"Sejak saya masuk Istana sampai sekarang kalau ingin data kemiskinan, Kemenkes ada, Kemensos ada, BPS ada, datanya berbeda-beda. Saya enggak mau lagi. Urusan data pegangannya hanya BPS. Dari data yang akurat akan lahir kebijakan efektif, tidak meleset karena memang datanya betul-betul akurat dan detail," kata Presiden Jokowi dalam pencanangan Sensus Ekonomi 2016 dan pembukaan rapat koordinasi teknis Sensus Ekonomi 2016 di Istana Negara, kemarin.

Presiden mencontohkan saat pemerintah harus menentukan kebijakan impor beras beberapa waktu lalu. Saat itu Presiden menerima laporan yang berbeda mengenai produksi beras. "Bagaimana saya memutuskan tidak impor beras kalau disodori data beda-beda? Ini harus diakhiri.

"Presiden juga menekankan kementerian untuk tidak lagi berorientasi pada proyek pencarian data. "Kementerian ini ada proyek survei, kementerian itu ada proyek cari data, kementerian ini ada proyek cari informasi. Enggak, setop! Setop! Setop! Sekarang kita pakai satu data.

"Menko Perekonomian Darmin Nasution mengakui perbedaan data setiap instansi dilandasi kepentingan berbeda. "Harusnya data di kementerian disatukan dengan data BPS baik itu pertanian, perindustrian, perdagangan, maupun kemiskinan sehingga keputusan menjadi akurat.

"BPS melaksanakan Sensus Ekonomi 2016 pada 1-31 Mei untuk memetakan potensi, daya saing, produktivitas, dan kekuatan industri mikro ataupun makro sehingga pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan yang tepat.

Presiden mengingatkan BPS agar akurat dalam mengumpulkan data. Semua harus ditinjau ulang dari berbagai hal.

Sensus ekonomi itu melibatkan 340 ribu petugas di 81.789 desa dan kelurahan di seluruh Tanah Air.