Dana Hasil Repatriasi Diharapkan Masuk Pasar Keuangan

DANA hasil repatriasi melalui RUU Pengampunan Pajak diharapkan masuk ke instrumen keuangan jangka panjang.

Dengan skema itu, dana-dana yang diperkirakan mencapai Rp560 triliun tersebut dapat mendukung pembiayaan pembangunan sekaligus mendorong upaya pendalaman pasar keuangan yang tengah diupayakan pemerintah dan Bank Indonesia.

Hal itu diungkapkan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D Hadad dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR di Jakarta, kemarin. "Berbagai instrumen keuangan dapat dimanfaatkan sebagai penempatan dana, mulai dari deposito jangka panjang, obligasi pemerintah, obligasi korporasi, saham , kontrak investasi kolektif, maupun instrumen lainnya." Ia meyakini, jika dana besar hasil repatriasi itu mampu disalurkan melalui instrumen yang tepat sebagai pembiayaan pembangunan, itu akan sangat efektif mempercepat pengembangan infrastruktur seperti target pemerintah. "Pembangunan infrastruktur, seperti pelabuhan, jalan tol, pembangkit listrik, kereta api, dan bandara memerlukan sumber pembiayaan besar mencapai Rp3.500 triliun selama 5 tahun," tuturnya.

Senada, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menyebut dana hasil repatriasi perlu ditempatkan ke pasar keuangan Indonesia sehingga dapat bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, dana yang masuk itu harus dipastikan menambah likuiditas secara signifi kan di pasar keuangan dalam jangka panjang.

Aliran dana besar yang akan masuk ‘tiba-tiba’ itu pun menuntut kesiapan perbankan dan pasar obligasi untuk menyerap. Dalam draf RUU Pengampunan Pajak disebutkan hanya perbankan BUKU 3 dan 4 yang diizinkan berpartisipasi menyerap arus dana. "Itu untuk menjamin kesiapan bank dalam pengelolaan dana," kata Agus.

Ketua Komisi XI Achmadi Noor Supit berpendapat eksekusi pengampunan pajak harus diimbangi pelonggaran regulasi agar uang yang masuk tidak buru-buru melarikan diri setelah instrumen penyerapnya jatuh tempo. (Jay/Fat/Ant/E-1)