Headline
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak menuntut untuk segera disahkan. Disisi lain, aliran dana besar yang akan masuk 'tiba-tiba' menuntut kesiapan perbankan dan pasar obligasi agar mampu menyerap dan regulasi yang ramah supaya uang tersebut tidak lagi lari ke luar negeri.
Salah satu tips yang ditekankan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo ialah maturity obligasi maupun deposito yang dipakai menyerap arus modal mesti dibuat bervariasi.
"Kalau tax amnesty yang masuk harus di lock up selama 3 tahun, akhirnya tentu akan terjadi deposito 3 tahun, SBN yang diikat 3 tahun. Kita tentu akan sampaikan bahwa jangan majority profilenya secara bersamaan, karena kalau sama-sama 3 tahun, nanti di akhir 3 tahun bisa terjadi tekanan dana keluar," terang Agus dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI di DPR RI, Senin (25/4).
Dalam draft tax amnesty disebutkan hanya perbankan BUKU 3 dan 4 sajalah yang diizinkan berpartisipasi menyerap arus dana. Hal ini menurut Agus untuk menjamin kesiapan bank dalam pengelolaan dana.
Bank Indonesia mengkalkulasi baseline dana yang akn masuk pada tahun pertama penerapan tax amnesty ialah Rp516 triliun. Disisi lain, Agus juga mengurai potensi pajak yang dapat ditarik mencapai Rp45,7 triliun kendati tarif perpajakan tiga bulan pertama hanya 2%. Potensi tersebut susut Rp 15 triliun dari kalkulasi awal lantaran pembahasannya yang alot di Senayan.
Ketua Komisi XI Achmadi Noor Supit berpendapat meski potensi penerimaan susut, tax amnesty tetap mendesak untuk segera disahkan guna menutupi selisih penerimaan dari target pajak yang tinggi. Menurutnya juga eksekusi tax amnesty harus diimbangi dengan pelonggaran regulasi agar uang yang masuk tidak buru-buru melarikan diri setelah instrumen penyerapnya jatuh tempo.
"Itu yang penting bukan angka yang masuk 2016, tapi kalau betul-betul repatriasi, multiplier efeknya buat pembangunan luar biasa. Asal kita membuat aturan-aturan yang paling tidak sama dengan Singapura. Kalau kita revisi UU ketentuan Umum Perpajaka, pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai disesuaikan dia akan betah disini," tutur Supit.
Urgensinya ialah pembangunan sekor riil yang dapat terbiayai oleh kucuran kapital.
"Uang tidak bernegara atau beragama. Pekerjaan kita adalah bagaimana membuat dia betah disini," tambah dia.
Hal senada juga dilontarkan Ketua Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D. Hadad. "Kesiapannya memang tergantung sektor, bisa saja (untuk infrastruktur) karena banyak dana jangka panjang yang dimiliki banyak pihak," kata Muliaman.
Selain sektor infrastruktur, Muliaman menilai sektor periwisata juga siap menampung arus dana. Pihaknya mengatakan akan mengadakan pembicaraan lebih jauh dengan kementerian teknis untuk memastikan angka yang dibutuhkan sebagai permodalan secara nasional.
"Saya ingin bicara dengan Kementerian agar datanya bsa lebih konkret. Ambil saja sektor pariwisata berapa banyak perlu dana pembiayaan, ya harus kita bicarakan. Nanti stelah proses ini clear baru kita bisa bicara berapanya," pungkas dia.(OL-4)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved