Cukur Praktik Calo TKI

Praktik percaloan membuat nasib tenaga kerja Indonesia, khususnya yang hendak mencari nafkah di mancanegara acap berakhir dalam ketidakpastian.

Kementerian Ketenagakerjaan kini tengah mengupayakan memberantas aksi para calo tenaga kerja tersebut. Menurut Dirjen Pembinaan dan Penempatan Ketenagakerjaan (Binapenta) Kemenaker Hery Sudarmanto, salah satu pendekatan yang dilakukan ialah dengan membuka akses informasi seluas mungkin bagi masyarakat lewat sistem daring.

"Kita harus bangun suatu sistem yang online antarkementerian, antarlembaga, dan luar negeri. Jadi detail informasi lowongan kerja, baik syarat dan prosedurnya tampak jelas di sistem tersebut, valid, dan mudah diketahui masyarakat," terang Hery dalam diskusi di Jakarta, kemarin.

Ia mengatakan selama ini calon TKI di daerah banyak mendapat informasi tidak akurat dari calo perihal lowongan kerja di luar negeri. Calo berusaha merekrut sebanyak mungkin demi keuntungannya, sementara jumlah lowongan yang ada sebenarnya terbatas. Alhasil, timbul ekses tenaga kerja. Mereka lalu terkatung-katung, tapi tetap harus membayar biaya hidup di penampungan tanpa ada kepastian berangkat.

"Saya tidak ingin lagi masyarakat dapat informasi dari sponsor. Nanti semua di­sentralisasi dalam sistem Kemenaker. Dari pusat sampai daerah, terhubung ke sistem itu, termasuk BLK (balai latihan kerja)," papar Hery.

Kelak, setiap informasi lowongan kerja di luar negeri akan divalidasi oleh perwakilan Kemenaker di negara-negara bersangkutan. Sekretaris Ditjen Binapenta Kemenaker Budi Hartawan menambahkan, sistem informasi lowong­an kerja itu juga akan memuat persyaratan dan mekanisme pendaftaran yang diperlukan. Transparansi itu, ujarnya, akan membuat para calo hilang dengan sendirinya.

Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah berharap perbaikan sistem bagi TKI dilakukan secara komprehensif dan segera. Ia mengapresiasi kebijakan pemerintah untuk membuka akses informasi yang selama ini memang didominasi swasta. Namun, itu saja belum cukup. Ia berharap pemerintah pun meningkatkan perannya dalam layanan pramigrasi. "Mata rantai migrasi informasi itu masih swasta yang pegang dan masih banyak calo di sana, yakni fase pramigrasi (proses persiapan TKI ke luar negeri)," terang Anis.

Ia menambahkan, "Kami ingin pengelolaan TKI ialah G to G, pemerintah berperan aktif mengurus dari awal sampai akhir sehingga tidak mahal, tidak terjebak mafia." (Dro/E-2)