Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
FORUM Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ) mendukung upaya penegakan aturan kepada pelanggar protokol kesehatan (prokes) selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro saat ini.
Sementara itu, per 3 Juli hingga 20 Juli mendatang DKI Jakarta akan memberlakukan PPKM Darurat. Di mana perkantoran dari sektor non esensial wajib ditutup 100%, sektor esensial 50%, sedangkan untuk sektor kritikal dibolehkan buka 100% dengan protokol kesehatan.
Ketua Forum Pemuda Peduli Jakarta, Endriansah mengatakan, pemberian sanksi kepada ratusan kantor yang melanggar ketentuan Work From Office (WFO) maksimal 25% merupakan langkah tepat dan tegas yang harus dilakukan.
"Kebijakan ini diberlakukan untuk menyelamatkan kita dari potensi penularan covid-19 yang saat ini angkanya masih tinggi," ujarnya, Kamis ,(1/7).
Rian menjelaskan, berdasarkan data yang ada, kasus covid-19 dari klaster perkantoran cukup tinggi. Bahkan, ada kemungkinan dari klaster perkantoran ini yang kemudian memicu meningkatnya penularan di klaster keluarga.
Baca juga : Menteri Bintang Ajak Keluarga Perketat Prokes Saat PPKM Darurat
"Penutupan sementara waktu 536 kantor yang kedapatan melanggar aturan ini saya harap bisa memberikan pelajaran berharga agar ketentuan yang ada dipatuhi untuk kebaikan bersama," terangnya.
Ia meminta, para karyawan tidak segan untuk melapor jika ada pelanggaran aturan di kantornya. Pasalnya, kalau banyak yang terpapar covid-19 justru ini malah akan merugikan operasional kantor.
"Silakan melapor ke kana-kanal yang sudah disediakan, bisa melalui aplikasi JAKI atau bit.ly/covid19perusahaan," sarannya.
Rian berharap, meski ada keterbatasan jumlah personel, jajaran Dinas Tenaga Kerja (Nakertrans) dan Transmigrasi DKI Jakarta bisa terus mengoptimalkan pengawasan.
"Selain peran serta masyarakat, pengawasan dan penindakan ini menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan PPKM Mikro. Kita patut mengapresiasi kinerja jajaran Dinas Nakertrans dan Energi, semoga bisa terus ditingkatkan," tandasnya. (OL-7)
Jokowi menjelaskan data per 27 Desember 2022 tercatat 1,7 kasus per satu juta penduduk. Selain itu, positivity rate mingguan 3,35% dan tingkat keterisian rumah sakit berada pada angka 4,7 9%
Dari Data Kementerian Kesehatan, sejak 15 Desember 2021 hingga (22/1), ada 1.161 kasus omikron di Indonesia dan ada penambahan kasus covid-19 sebesar 3.205.
LURAH Pancoran Mas, Kota Depok Suganda dituntut denda Rp1 juta subsider 1 bulan penjara atas perkara dugaan pelanggaran protokol kesehatan karena menggelar hajatan.
DENGAN meningkatnya penderita setan siluman covid-19 akhir-akhir ini maka pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.
Penurunan kasus signifikan terutama terjadi di Provinsi Papua Barat, Maluku dan Jawa Tengah.
Secara kumulatif, uang denda administrasi dan tindak pidana ringan selama diberlakukannya PPKM Darurat hingga PPKM Level 3 di Cianjur mencapai sekitar Rp120 juta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved