Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PANDEMI covid-19 yang sudah satu tahun lebih melanda Indonesia memang telah menyengsarakan masyarakat. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan tidak sedikit pula pelaku UMKM yang bangkrut akibat wabah berkepanjangan itu.
Untuk itu, Kartu Prakerja menjadi sangat penting saat ini guna mengurangi masalah tersebut. Hanya memang pelaksanaannya harus terus dikawan dengan ketat agar tidak salah sasaran atau melenceng.
Baca juga: Airlangga Sebut 8,3 Juta Orang Terima Manfaat Kartu Prakerja
Sejauh ini dampak positif Kartu Prakerja itu bisa dirasakan dan diterima para peserta yang jumlahnya 3,38 juta orang dan mencakup seluruh lapisan masyarakat.
Kesungguhan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang terus mengawal program Kartu Prakerja pun dipuji.
“Jangkauan yang luas itu akan membuat efektivitas dan manfaat Kartu Prakerja bisa dinikmati seluruh lapisan masyarakat, sasaran yang menjadi kepedulian Presiden Jokowi sebagai penggagas program tersebut,” kata Ketua Milenial Muslim Bersatu (MMB), Khairul Anam.
Ia pun mengapresiasi apa yang dilakukan pemerintah terhadap generasi muda. Penggalakan Kartu Prakerja yang terus dilakukan tersebut, kata Khairul, memberikan generasi muda tambahan pengetahuan dan kecakapan kerja yang pada gilirannya lebih memberikan kepastian akan lapangan kerja.
Secara khusus Khairul menyoroti fenomena efektivitas kartu Prakerja terhadap calon dan mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menunjukkan perkembangan sangat signifikan. Khairul menunjuk data hasil evaluasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian periode 15 November-15 Desember 2020, yang mencatat perkembangan jumlah penerima Kartu Prakerja yang mencapai 3,38 juta.
“Dari jumlah itu, sebanyak 337.154 orang atau 6,12% merupakan calon Pekerja Migran Indonesia atau PMI, dan 120.648 orang atau 2,19% merupakan mantan PMI. Artinya program Kartu Prakerja ini ini memberikan peluang kerja yang pasti, baik bagi calon maupun mantan PMI, karena mereka akan senantiasa mendapatkan pembinaan dan tambahan pengetahuan serta kecakapan yang akan menambah kualifikasi mereka di pasar kerja,” kata dia.
“Tentu saja, sikap salut dan rasa terima kasih itu layak pula diberikan kepada Kemenaker, pengelola Kartu Prakerja, dan BP2MI. Tanpa koordinasi dan kerja sama yang harmonis di antara para pengelola tersebut, kondisi ketenagakerjaan serta prestasi tinggi terkait Kartu Prakerja tersebut akan sukar terwujud,” kata dia.
Untuk diketahui, kerja sama dan kolaborasi di antara pengelola Kartu Prakerja dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) tersebut terjalin harmonis mulai dari pendaftaran, pelatihan, hingga masuk learning management system dengan 92 layanan, terdiri dari target Juni 2021 sebanyak 23 layanan, dan Juli 2021 sebanyak 69 layanan.
Dengan harmonisasi di antara para pengelola Kartu Prakerja dan pengawalan tak henti dari KSP itulah yang memungkinkan terjadinya peralihan kualifikasi PMI, dari unskilled labor ke skilled labor. “Saat ini data menunjukkan bahwa seperlima dari calon PMI berpendidikan sarjana atau S1,” kata Khairul.
Yang juga menggembirakan, saat ini sebaran PMI menjangkau lebih dari 150 negara, yang memungkinkan mereka tidak hanya mempertinggi kemampuan kerja, melainkan memperoleh cakrawala yang lebih luas dengan pengalaman bekerja di luar negeri.
“Umumnya, tenaga kerja itu akan lebih memiliki rasa percaya diri yang tinggi, selain skill unik dan kompetensi tinggi setelah mereka bekerja di luar,” kata Khairul. Ia juga menyatakan apresiasi tinggi kepada pengelola program Kartu Prakerja, yang memungkinkan para PMI yang baru pulang itu untuk terus dilatih dan melakukan reskilling, sambil menunggu usainya pandemi covid-19. (Ant/A-1)
Ada tiga manfaat yang bisa diperhatikan oleh pemerintahan yang akan datang sebagai landasan mengapa kartu Prakerja cukup penting untuk dilanjutkan.
SEKRETARIS Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) Susiwijono Moegiarso berharap kedepannya program Prakerja tetap harus dilanjutkan.
Biaya operasional dari program kerja hanya 0,92 persen, sementara 99,08 persen lainnya digunakan untuk dana program.
KARTU Prakerja telah menjangkau sebanyak 17,5 juta lebih penerima sejak 2020 hingga 2023. Tahun ini, penerimanya ditargetkan juga mencapai lebih dari 1 juta orang.
Pendaftaran untuk program Kartu Prakerja gelombang 67 dibuka pada Jumat 3 Mei mendatang. Program ini merupakan inisiatif pemerintah untuk mengembangkan kompetensi kerja.
Pemerintah sudah melihat green jobs ini sebagai peluang dan bukan hanya sekadar peluang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved