Terus Persempit Ketimpangan

PEMERINTAH diminta untuk tidak berpuas diri dengan penurunan ketimpangan. Usaha keras dan kebijakan yang tepat sasaran mesti terus dilakukan agar kesenjangan kian menyempit.

Penurunan ketimpangan ditunjukkan lewat data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2015 bahwa rasio Gini nasional menurun dari 0,41 ke 0,40. Rasio Gini membentang dari skala 0 hingga 1. Semakin mendekati angka 1, berarti kesenjangan ekonomi masyarakat kian lebar.

Kepala Kajian Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Teguh Dartanto mengatakan data tersebut masih jauh untuk dibanggakan. Menurutnya, penurunan kesenjangan bukannya akibat peningkatan kemampuan masyarakat golongan ekonomi terendah, melainkan karena menurunnya pendapatan golongan superkaya.

Teguh mengatakan berbagai kebijakan ekonomi yang dibuat pemerintah mungkin baru benar-benar terasa pada Maret hingga September 2016. “Atau bahkan baru setelah 2016. Peningkatan alokasi dana desa ialah salah satu instrumen penurunan ketimpangan,’’ ujarnya di Jakarta, kemarin.

Dalam jangka panjang, Teguh menilai pemerintah perlu berfokus menekan tarif seperti listrik dan BBM. “Penurunan tarif listrik cenderung membantu penurunan rasio Gini. Saya rasa pemerintah perlu terus mendorong tarif listrik dan harga gas yang berkeadilan.’’

Ekonom dari LIPI, Latif Adam, juga menegaskan pemerintah harus bisa mendorong akselerasi peningkatan pendapatan masyarakat kelas bawah agar indeks kesenjangan semakin sempit.

Menurut Latif, ada empat hal yang harus dilakukan. Pertama, pemerintah harus membuka akses kesempatan bagi semua di semua sektor. Kedua, pasar tenaga kerja dibuka seluas-luasnya, kemudian distribusi yang tidak seimbang diatasi.

“Ada masyarakat yang sama sekali tidak memiliki aset akibat penggusuruan. Terakhir, pemerintah harus dapat mengimplementasikan program-program perlindungan sosial secara efektif dan merata. “Itu semua yang bisa menekan rasio Gini,” terang Latif. (Jay/Adi/X-9)