Pencanangan Produk Nasional Guna Ciptakan Kemandirian

UNTUK memecah dominasi produk impor, pemerintah telah mencanangkan penggunaan produk alat kesehatan nasional dengan melakukan sinergi bersama berbagai pihak seperti akademisi dan bisnis. Pasalnya, kebutuhan peralatan kesehatan di Indonesia dalam setiap tahunnya meningkatkan dan tergolong sangat tinggi.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tahun 2014, diketahui hingga saat ini sebanyak 95,13% produk alat kesehatan (alkes) yang beredar di Indonesia didominasi oleh produk impor dan lebih dari 80% bahan-bahan serta peralatan medis di produsen oleh luar negeri.

Untuk mengoptimalkan potensi industri nasional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bersama Swiss German University (SGU) mengadakan penelitian terkait dengan pengembangan alkes berbasis kelistrikan atau elektromedik.

Deputi Bidang Jasa Ilmiah LIPI Bambang Subiyanto mengatakan bahwa pengembangan alkes merupakan program utama nasional. Guna mendukung hal ini, LIPI akan membangun Pusat Penelitian Instrumentasi untuk mewadahi para peneliti mengembangkan penelitiannya.

"Alkes jadi program utama nasional, dibawahi oleh Kemenkes. Yang jadi masalah biasanya regulasi karena itu regulasi-regulasi yang tidak penting akan dihilangkan. 42 perda akan dihilangkan," ungkapnya dalam Dialog Interaktif ke-2 di SGU, BSD City, Tangerang.

Menurutnya, baik alkes maupun penelitian perlu didorong dan dikembangkan dengan cepat agar dapat bersaing. Para dosen, lanjutnya, pun harus mengarahkan mahasiswa yang hendak melakukan tugas akhir melalui tiga hal, yakni penemuan teknologi terbaru, market dan desain produk.

Direktur Penilaian Alat Kesehatan & PKRT Arianti Anaya menerangkan bahwa alkes tidak hanya elektromedik. Non elektro, elektro dan kebutuhan rumah sakit lainnya termasuk ke dalam kategori alkes. Karena itu, regulasi untuk semua alkes adalah sama, termasuk ke dalam uji klinis.

"Regulasi untuk semua alkes sama, termasuk uji klinis jika memang diperlukan untuk keamanan safety. Indonesia sudah tanda tangan dengan ASEAN untuk direct registration, standarnya sudah sama dengan ASEAN," terangnya. (OL-2)