Headline

Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.

Fokus

Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.

Dorong Vaksinasi makin Maisif, Apino Minta Peran Swasta Dimaksimalkan  

Despian Nurhidayat
18/6/2021 22:52
Dorong Vaksinasi makin Maisif, Apino Minta Peran Swasta Dimaksimalkan  
pelaksanaan Program vaksin Gotong-Royong(Antara/Reno Esnir)

KETUA umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan, untuk mendorong masifnya vaksinasi bagi masyarakat, pemerintah harus melibatkan pihak swasta untuk membantu pemberian vaksinasi salah satunya dengan cara vaksin gotong royong. 

Dia merasa bahwa saat ini vaksinasi belum merata, bahkan rencana vaksin gotong royong sebanyaj 20 juta vaksin dikatakan baru terealisasi sebanyak 484 ribu vaksin saja. 

"Saya greget dengan vaksin gotong royong. Karena itu dimonopoli Bio Farma. Artinya ini vaksin orang mau bayar tapi apa yang terjadi dari 20 juta vaksin yang sudah direncanakan hanya datang 484 ribu. Katanya akhir bulan datang lagi 7 juta vaksin lagi. Kita nggak tau ini benar atau tidak dan nggak ada kejelasan," ungkapnya dalam acara Wedangan Ikatan Alumni Universitas Sebelas Maret (IKA UNS) secara virtual, Jumat (18/6). 

Menurut dia, jika swasta juga mengambil peran dalam distribusi vaksin, maka masyarakat akan semakin banyak yang mendapatkan vaksinasi. Bahkan Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dari negara lain di mana Amerika Serikat saja sudah melakukan 80% vaksinasi terhadap masyarakatnya. 

"Masyarakat yang mampu itu bisa beli, misalnya 1 juta per paket untuk dua kali suntik. Itu lebih murah dibanding terkena covid-19 dan 14 hari dikarantina, itu nggak produktif banget," tegas Hariyadi. 

Baca juga : Perbarindo Dukung Program Vaksinasi Covid-19 untuk Tuntaskan Pandemi

Hariyadi memang mendukung pemerintah untuk membiayai penuh vaksinasi, namun dalam kondisi saat ini dia menegaskan bahwa pihak swasta juga harus turun tangan. 

"Masyarakat Indonesia kan bandelnya minta ampun, karena kita nggak bisa kontrol mereka. Apalagi masyarakat yang ekonominya pas-pasan, mau tidak mau mereka akan melakukan kegiatan usahanya padahal protokolnya nggak ada. Jadi yang kami usulkan kalau bisa vaksin gotong royong bisa dilepas ke swasta," tuturnya. 

Dia juga mengomentasi soal penggunaan vaksin Sinovac yang menurutnya kurang optimal. Pasalnya, menurut dia banyak masyarakat yang sudah mendapatkan vaksin Sinovac tapi masih terkena covid-19. 

"Saya bilang pemerintah nggak usah malu-malu deh, udah swasta suruh aja bantuin lah. Kalau nggak ini konyol banget. Sekarang banyak yang pake Sinovac banyak yang kena (covid-19) juga kemarin. Sinovac kan rendah dan umurnya cuma 6 bulan. Kalau sudah itu kan perlu di bust lagi vaksin," pungkas Hariyadi. (OL-7)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Ghani Nurcahyadi
Berita Lainnya