Pemerintah Mulai Bisa Tipiskan Ketimpangan

BERBAGAI kebijakan ekonomi dan gencarnya pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mulai membuahkan hasil.

Badan Pusat Statistik mencatat terjadi penurunan ketimpangan atau indeks Gini nasional per September 2015 dari 0,41 menjadi 0,40.

Indeks Gini membentang dari 0 hingga 1 dan merupakan barometer timpang atau tidaknya perekonomian sebuah negara.

Semakin indeks Gini menuju ke angka 0, menunjukkan di negara tersebut nyaris tidak ada ketimpangan.

Sebaliknya, indeks Gini yang mendekati angka 1 menunjukkan ketimpangan sangat lebar.

Kepala BPS Suryamin menjelaskan penurunan indeks Gini dipengaruhi penaikan upah buruh, naiknya pengeluaran 40% masyarakat berpendapatan rendah, serta gencarnya pembangunan proyek-proyek padat karya seperti infrastruktur, bantuan sosial, dan perbaikan pendapatan pegawai negeri sipil.

"Terjadi peningkatan pekerja bebas, baik di sektor pertanian maupun non-pertanian, dari 11,9 juta orang menjadi 12,5 juta orang," jelas Suryamin dalam konferensi pers di Jakarta, kemarin.

Kendati begitu, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Sairi Hasbullah menyebutkan indeks Gini 0,40 menunjukkan tingkat kesenjangan masih lebar.

"Pengeluaran dari 40% masyarakat terbawah rata-rata Rp420 ribu per kapita per bulan. Kelas menengah sekitar Rp925 ribu, yang tinggi sekitar Rp2,3 juta ke atas," jelas Sairi.

Dengan demikian, saat ini 20% masyarakat Indonesia menguasai 47,84% porsi pengeluaran, sedangkan 40% kelas terendah hanya 17,45%.

Posisi tersebut lebih baik ketimbang angka Maret 2015, saat 20% kelas tertinggi menguasai 48,25% pengeluaran, sedangkan 40% kelompok terendah menguasai 17,10%.

Suryamin menambahkan rasio Gini rendah jika di bawah 0,30.

Indeks memasuki area rentan jika angkanya berkisar 0,31-0,50.

Provinsi Maluku Utara, Bangka Belitung, dan Kalimantan Tengah berada di level aman.

Sebaliknya, Jawa Barat dan Papua Barat sangat senjang (indeks Gini 0,43).

Ketua Lembaga Pengkajian Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Kadin Didik J Rachbini berpendapat indeks Gini secara riil bisa saja lebih tinggi daripada angka yang dirilis BPS.

"Mungkin bisa sampai 0,50. Penyusutan indeks Gini 0,01 belum banyak berpengaruh pada perekonomian nasional."

Sementara itu, Kepala Kajian Kemiskinan dan Perlindungan Sosial LPEM UI Teguh Dartanto mengatakan, penurunan indeks Gini bisa dioptimalkan dengan memanfaatkan dana desa secara tepat.

"Saya perkirakan bisa susut 0,005," kata dia.