Adaro Tanggapi Positif Moratorium Lahan Tambang

PT Adaro Energy (Tbk) mendukung rencana pemerintah memberlakukan moratorium lahan pertambangan. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah yang tepat untuk menata kembali praktik pertambangan di Tanah Air. Pasalnya, masih banyak perusahaan di sektor pertambangan yang belum memenuhi ketentuan good mining practice.

“Masih banyak perusahaan yang belum memiliki sertifikat clear and clean (CnC), kemudian ada banyak perusahaan kecil yang tidak lakukan good mining practice,” tutur Presiden Direktur Adaro Garibaldi Thohir kepada wartawan, ditemui usai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), Senin (18/4).

Menurut Boy, sapaan akrabnya, melalui moratorium, pemerintah berikut pelaku usaha dapat mengkaji secara keseluruhan berapa cadangan terbukti batubara yang dapat mendukung keberlangsungan sejumlah proyek infrastruktur. Di sisi lain, dia memandang kebijakan tersebut dapat membendung praktik nakal eksportir batubara yang enggan membayar pajak atau royalti ke negara.“Ada juga yang ekspornya gak bayar pajak dan royalti,” imbuh dia.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM mengindikasikan piutang negara dari pendapatan negara bukan pajak (PNPB) sektor pertambangan tergolong besar. Sebagian besar tunggakan berasal dari iuran royalti, iuran tetap kontrak karya (KK) atau izin usaha pertambangan (IUP) dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B).

Kendati demikian, Boy meminta pemerintah merinci ketentuan dari moratorium pertambangan. “Nah petunjuk detilnya kita belum tahu persis, semoga pemerintah segera menjelaskan,” cetusnya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo tengah menyiapkan aturan mengenai moratorium lahan tambang. Dengan demikian, izin kepada perusahaan tambang untuk membuka lahan dalam rangka memperluas wilayahnya, akan segera dibekukan.(X-11)