Hilangkan Ego Sektoral

REZIM pemerintahan saat ini betul-betul tak membuka kompromi dengan sistem perencanaan dan penganggaran yang mementingkan ego sektoral dan tak fokus pada sasaran. Sinergi dan sinkronisasi menjadi kata kunci yang mesti dipegang agar pembangunan nasional kian efisien dan efektif.

Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan hal itu saat membuka rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, kemarin. Ia menegaskan tak mau mengulang lagi tradisi lama ketika banyak perencanaan dan penganggaran tidak sinkron.

"Saya tekankan, hal seperti itu tidak boleh terjadi lagi. Sudah sering saya sampaikan, sekarang bukan money follow function, melainkan kita harus money follow program," ujar Presiden.

Perencanaan, sambung Jokowi, harus terintegrasi, tekonsolidasi, terorganisasi antarsektor, antarwilayah, antara pusat dan daerah. "Kita harus mulai berorientasi pada manfaat program kepada rakyat dan sejauh mana program itu bisa mendorong multiplier effect," tandasnya.

Jokowi juga mengingatkan pentingnya penganggaran fokus pada prioritasnya. "Saya minta kualitas perencanaan dan peganggaran betul-betul kita tingkatkan detailnya. Menteri dan kepala lembaga bisa mengendalikan langsung perencanaan dan penganggaran di kementerian/lembaga masing-masing," tegasnya.

Berkaitan dengan itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil mengungkapkan Presiden kini sedang menyiapkan instruksi presiden (inpres) mengenai sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan. Menurutnya, inpres tersebut akan diterapkan mulai APBN-P 2017.

Sofyan mengatakan selama ini pemerintah menyadari banyak program pembangunan yang tidak optimal. "Program-program masih terkesan sangat sektoral. Sebenarnya program sektoral itu bagus, tapi akhirnya tidak memberi manfaat secara optimal," ujar Sofyan saat rapat koordinasi pembangunan di kantornya, kemarin.

Penghematan
Ia mencontohkan, saat ini setiap kementerian/lembaga telah mengajukan rencana kerja program (RKP) prioritas 2017. Alokasi program prioritas usulan seluruh kementerian lembaga tersebut mencapai Rp941 triliun.

"Itu masih terlalu banyak. Presiden dalam rapat kabinet meminta tiap menteri dan kepala K/L lebih lincah. Berbagai usulan program itu kita minta dipotong hanya untuk yang benar-benar prioritas," ujar Sofyan.

Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengungkapkan penyusunan pagu anggaran akan berpegang kepada RKP 2017. Dia menyatakan pemerintah berfokus pada efisiensi sehingga pagu anggaran belanja K/L tak harus selalu mengalami kenaikan setiap tahun. "Basis pagu indikatif sesuai amanat presiden yaitu penghemat-an belanja operasional. Penekanan utama masih untuk belanja infrastruktur," ujarnya.

Menurutnya, pemerintah akan menetapkan pagu indikatif anggaran belanja K/L 2017 sebelum 19 April, pekan depan. "Kita akan duduk bersama dengan seluruh K/L, selesai di awal Mei. Pagu K/L 2017 sampai ke detail program akan disampaikan ke DPR pada 20 Mei," pungkasnya. (Jay/E-1)