DPR Diharap Segera Ratifikasi TFA WTO

PEMERINTAH berharap ratifikasi tentang trade facilitation agreement (TFA) antara anggota Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) bisa segera diratifikasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Indonesia harus segera menentukan sikap sepakatnya terhadap perjanjian TFA WTO lewat menandatangi ratifikasi tersebut.

Hal itu diutarakan Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (PPI) Kementerian Perdagangan Iman Pambagyo. "Ratifikasi masih dalam proses dan kami sangat berharap bisa masuk prolegnas (program legislasi nasional) DPR segera. TFA ini kan untuk memfasilitasi kita," ucapnya, Rabu (13/4).

Dia mengatakan ratifikasi TFA WTO memang membutuhkan persetujuan DPR karena akan dilakukan melalui undang-undang. Karena itu, dia berharap ratifikasi perjanjian yang sudah disepakati WTO sejak 2013 di Bali ini bisa masuk dalam prolegnas DPR dengan segera.

Iman menilai, dengan adanya TFA, Indonesia bisa dengan leluasa mengekspor secara langsung ke berbagai negara anggota WTO. Dia menilai negara-negara berkembang kerap mendapat kesulitan dalam mengekspor ke negara tertentu, seperti negara-negara di kawasan Amerika Latin.

TFA WTO, menurut dia, juga sudah sejalan dengan kepentingan Indonesia yang ingin mempercepat ekspor dan impor dengan seluruh negara anggota WTO.

"Kita berharap ini segera diimplementasikan anggota WTO. Masalahnya, kita ekspor ke Amerika Latin atau negara tertentu harus lewat negara lain dulu. Jadi ada biaya ekstra kan ke beberapa negara karena ada tambahan dokumen. Dengan TFA, semua itu dihapus," tegasnya.

Di kesempatan yang sama, Direktur Jenderal WTO Roberto Azevedo menilai perjanjian TFA WTO akan menguntungkan negara-negara berkembang karena adanya pengurangan tarif ekspor. Dia memperkirakan penurunan biaya ekspor untuk Indonesia dari adanya perjanjian TFA WTO bisa mencapai 13%.

"Biaya ekspor akan turun 13% di Indonesia dan itu bisa membantu usaha kecil dan menengah untuk berkancah di pasar global," tukas Roberto. (OL-2)