SKK Migas Temui Pimpinan Daerah terkait Blok Masela

SELAIN mengawal proses pengkajian ulang revisi plan of development (POD) oleh operator Blok Masela, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) juga diminta berkomunikasi dengan pimpinan daerah serta pemangku kepentingan (stakeholder) di wilayah proyek Lapangan Abadi Blok Masela.

Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi mengatakan telah menemui pimpinan daerah agar terjadi sinergi dan kesepahaman terhadap pengembangan blok dengan cadangan terbukti 10,73 juta kaki kubik (TCF).

“Terkait Blok Masela, kami telah bertemu Gubernur Maluku pada 28 Maret lalu. Dalam pertemuan itu, kami memohon bantuan,” ujar Amien dalam pemaparannya di rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Selasa (12/4).

Lebih rinci dia menjelaskan bantuan yang diminta SKK Migas ialah agar para pemimpin kabupaten tidak berebut lokasi pembangunan kilang gas alam cair darat (onshore LNG). Wilayah kerja Blok Masela memang berdekatan dengan tiga pulau yakni, Pulau Selaru, Pulau Yamdena, dan Pulau Warman.

“Pak Gubernur menyatakan akan menyampaikan kepada para bupati. Kami juga memohon bantuan kepada Bapak Gubernur agar menjaga tanah yang akan dipakai untuk lokasi onshore,” pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi VII DPR RI Mercy Christy Barends menekankan pemerintah harus memastikan agar pengembangan Blok Masela yang kini POD-nya tengah disusun investor, perlu melibatkan pengembangan ekonomi wilayah termasuk pulau-pulau kecil.

Berdasarkan hasil penelusurannya, selama ini pengelolaan blok migas khsususnya dengan skema onshore, terbilang kurang mendatangkan manfaat bagi masyarakat sekitar. Pihaknya berharap ada pendekatan baru mengenai Blok Masela, sehingga masyarakat bisa terlibat secara penuh.

“Terkait pembangunan, saya search hasil pengelolaan onshore, kita tidak punya success story. Karena tetap saja masyarakatnya miskin. Semoga dengan onshore Masela kali ini bisa menggunakan pendekatan baru,” tutur perwakilan dari Fraksi Partai Demokrat ini.

Di samping itu, meski POD belum rampung, Mercy meminta agar pemerintah bersama investor menyampaikan tahap pengembangan sedari dini. Hal itu dikatakannya menjadi penting agar pemerintah daerah dapat melakukan penyesuaian terhadap tata ruang dan pembangunan daerah baik jangka pendek maupun jangka panjang.

“Ini yang kami wanti-wanti ke semua pihak agar daerah jangan sampai dikagetkan posisi pulau yang akan dikembangkan. Harus ada pemberitahuan lebih dini agar proses berjalan serempak. Bagaimanapun ini akan mengubah banyak aspek,” tandasnya. (Tes/OL-5)