Transfer Daerah Konyol, Kemendagri Harus Intens Mengawasi

ANGGOTA Komisi XI DPR Achmad Hatari menganggap realisasi transfer daerah pada triwulan pertama 2016 konyol. Dalam Rapat Kerja DPR dengan Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro diketahui bahwa Rp47 triliun anggaran untuk dana desa baru terealisasi Rp7 triliun.

Menurut dia, angka ini sangat kecil karena berdasarkan kalkulasi Kemenkeu seharusnya merealisasikan transfer ke daerah sekitar Rp12 triliun melalui instrumen spending quality. Minimnya capaian itu mengindikasikan kegagalan pemerintah dalam merealisasikan target.

"Dari spending quality yang terukur kita bisa lihat, satu triwulan sudah terlewati, seharusnya kan 25% sudah terealisasi. Namun, ada komponen yang terlalu jauh. Seperti dana desa, baru terealisiasi Rp7 triliun dari total anggaran Rp47 triliun. Kan konyol ini, Pak,” ujarnya di hadapan Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro dan para staf di ruang Komisi XI DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/4).

Lebih jauh, Hatari menilai, spending quality bisa dijalankan melalui perencanaan matang terhadap anggaran setiap triwulan. Hal itu akan menjadi acuan bagi Komisi II DPR dalam merasionalisasi anggaran yang ada. Dengan begitu, Silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran) di akhir tahun tidak akan membengkak sebagai akibat aliran transfer ke daerah yang tidak teratur.

Politikus dari Maluku ini menjelaskan lebih lanjut, bahwa rendahnya capaian Kemenkeu juga cukup mengganggu keuangan dan kas daerah. Dalam aturan yang berlaku, dana transfer harus disalurkan paling lambat 7 hari setelah disahkan. Namun, dari kunjungan kerja di daerah-daerah di dapilnya Maluku Utara, ia tidak menemukan hal itu berlaku sesuai prosedur.

Sebaliknya, perkembangan ekonomi daerah stagnan karena pemerintah daerah masing-masing tidak memiliki cukup dana untuk pembangunan.

“Tidak terjadi akselerasi ekonomi yang berdampak pada akselerasi pembangunan. Daya ungkit yang kita harapkan, ternyata tidak terjadi. Sebaliknya, yang ada di daerah justru stagnan,” ungkapnya.

Untuk itu, ia mengimbau Kemenkeu dan Kementerian Dalam Negeri agar melakukan sinergi dalam melakukan transfer daerah. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan belanja negara di sektor riil, guna meningkatkan taraf ekonomi daerah melalui pembangunan yang berkelanjutan.

“Jadi, jangan sampai kementerian dalam degeri sebagai pimpinan umum di daerah tidak intens mengawasi. Karena ini keluhan Pak,” pungkas legislator Fraksi Partai NasDem ini. (RO/OL-5)