Headline
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Kumpulan Berita DPR RI
RENCANA pemerintah untuk menghapus subsidi listrik bagi pemakai daya 900 volt ampere (VA) akan mulai direalisasikan pada 1 Juni atau Juli 2016. Nantinya, warga tidak mampu yang memakai daya listrik itu tidak akan menikmati subsidi tarif yang rendah, akan tetapi subsidi tetap diberikan dengan pemotongan biaya saat pembayaran listrik setiap bulannya.
"Mulai 1 Juni atau paling telat 1 Juli, dari total 22,3 juta pelanggan 900 VA, sekitar 18 juta pelanggan tidak lagi mendapat subsidi listrik berdasarkan tarif yang berlaku saat ini," tutur Kepala Divisi Niaga PT PLN (persero) Benny Marbun saat diskusi subsidi listrik, di Subang, Jawa Barat, Sabtu (9/4)
Saat ini, imbuhnya, PLN telah memverifikasi data 4,15 juta pelanggan yang masih akan mendapat subsidi. Skema pemberian subsidi akan diatur selanjutnya lewat pemotongan pembayaran rekening setiap bulan. Namun, mengacu pada instruksi Presiden Joko Widodo, mereka yang layak disubsidi, maka tetap disubsidi.
"Yang layak disubsidi tetap disubsidi. Siapa yang tidak layak? Seperti pemilik kos-kosan," tuturnya.
Rencananya, pemberhentian subsidi listrik ini akan dilakukan secara bertahap. “Akhir tahun ini antara November-Desember kebijakan ini akan diterapkan sepenuhnya,” katanya.
Benny menjelaskan, konsumen tarif R-1/900 Va ialah rumah tangga. Konsumen golongan ini menggunakan pemakaian listrik dengan rata-rata 124 kilowatt hour (kWh) per bulan. Saat ini, mereka hanya membayar tarif listrik sebesar Rp585 per kWh. Setiap bulannya negara mensubsidi sekitar Rp815 rupiah per kWh untuk menutupi tarif keekonomian golongan ini yang ada di kisaran Rp1.355 per kWh.
"Saat ini, mereka (konsumen 900 Va) memakai rata-rata 124 kWh per bulan dan tagihan listrik Rp73 ribu per bulan," beber Benny.
Selain pelanggan 900 VA, dari total 60 juta pelanggan PLN, masih ada 22,8 juta pelanggan daya 450 VA. Bedanya mereka akan tetap mendapat subsidi listrik dari negara setiap bulannya.
Terkait kasus pemadaman listrik di Pulau Nias, Sumatra Utara, Direktur Bisnis Regional Sumatra PT PLN, Amir Rosidin, mengungkapkan direksi PLN telah bertemu dengan pihak Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) pada Jumat (8/4) malam. Menurut dia, pihak Kedubes AS akan membantu pembicaraan dengan provider penyedia genset yakni PT American Power Rental (APR) di Amerika.
"Mereka akan membantu pembicaraan dengan pihak APR di AS supaya kembali mengoperasikan genset mereka yang ada di Nias. Pihak kedutaan melihat adanya peluang untuk mendirong APR bernegosiasi soal lonyrak sewa genset tersebut," ujar Amir.
Hal itu terkait dengan penghentian pasokan listrik sejak 1 April lalu oleh APR melalui pihak yang menyewakan genset PT Kutilang Sakti Mas. Kontrak kedua belah pihak saat ini kisruh setelah APR meminta PLN melunasi sewa genset di wilayah Sumut (di luar Nias) yang juga dipasok perusahaan tersebut.
Saat ini pasokan listrik Nias yang membutuhkan 24 mega watt (Mw) baru bisa dipenuhi oleh puluhan genset yang dikirim PLN secara sporadis dari Medan dan Pekanbaru, Riau, dengan daya hanya 8,6 Mw. (Jaz/OL-5)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved