Nelayan Muncar Keluhkan Pencemaran di Selat Bali

GEGAP gempita perang terhadap praktik pencurian ikan atau dikenal Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing masih terus berlanjut. Upaya mengembalikan kedaulatan laut itu tampaknya belum bisa menggeser persoalan pelik yang sekian lama memilukan hati para nelayan. Apalagi kalau bukan pencemaran lingkungan perairan.

Nelayan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, yang biasa melaut di perairan Selat Bali, terlihat begitu berapi-api saat menyampaikan keluhan di depan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli, yang juga didampingi Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.

Musababnya, nelayan sudah gerah melihat perairan yang menjadi sumber mata pencaharian mereka semakin tercemar oleh limbah yang mengandung logam berat. Diduga kuat limbah paling banyak berasal dari industri pengolahan ikan, baik skala besar maupun kecil.

“Limbah membuat ikan-ikan seperti lemuru menjauh dari perairan tepi dan beralih ke tengah. Kita tahu limbah pabrik itu mengandung logam berat, tentu kami khawatir ikan yang ditangkap ikut tercemar,” tutur Tumidi kepada Media Indonesia saat ditemui di Pelabuhan Perikanan Muncar, Banyuwangi, Sabtu (9/4).

Bagi pria berusia 54 tahun itu, masalah pencemaran limbah sudah menjadi persoalan menahun. Mereka kerap mengadu kepada pemangku kepentingan terkait, tapi penyelesaian terlihat kurang serius. “Dulu sudah dipantau pemerintah, tapi kok gak ada respons lanjutan terhadap pabrik atau industri pengolahan ikan yang kami laporkan,” kisahnya.

Nelayan yang kerap melaut berkelompok ini tidak menampik datangnya limbah membuat ikan enggan bermukim di area tersebut. Pasalnya, limbah membuat air laut menjadi keruh. Sinar matahari sulit masuk dan menyebabkan kadar oksigen menjadi rendah. Jika dibiarkan berlarut, para nelayan khawatir bukan hanya volume tangkapan yang semakin berkurang, melainkan juga mengancam kualitas produk perikanan.

“Hasil tangkapan bisa berkurang sampai 50%, apalagi kalau cuaca lagi buruk,” cetusnya.

Jenis ikan yang populasinya mulai berkurang ialah primadona tangkapan nelayan, seperti lemuru dan tongkol. Selain memasarkan ikan segar, hasil produksi perikanan di Muncar turut diperdagangkan dalam bentuk pengalengan, pemindangan, pengasinan, dan tepung ikan.

Aktivitas industri pengalengan ikan yang berorientasi ekspor di Muncar terbilang ramai. Wajar saja, karena wilayah itu menjadi pelopor hidupnya industri pengalengan yang akhirnya menjalar ke sejumlah wilayah lain, misalnya Jembrana, Bitung, dan Medan. Lambat laun kasus pencemaran lingkungan bisa saja mematikan aktivitas sentra perikanan di Muncar.

“Masalah pencemaran harus menjadi atensi kita. Sekarang pasar internasional kian ketat dan mengukur betul derajat kandungan logam berat pada setiap ikan. Di wilayah Muncar ini kan banyak ekspor ikan yang sudah diolah, pencemaran bisa menjadi ancaman serius pada kualitas produk kita,” ujar Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Narmoko Prasmadji.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar mendesak pemerintah pusat khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mengaudit sejumlah industri pengolahan yang terindikasi sengaja mematikan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), sehingga terjadi kebocoran. Tidak hanya itu, dikatakan Anas, masih banyak pula ditemukan industri yang belum dilengkapi fasilitas IPAL.

“Sebagian kasus sudah ditangani, tapi sebagian masih saja ada. Kami butuh dukungan dari pusat untuk mengatasi masalah yang mengancam keberlangsungan nelayan dan masyarakat pesisir,” ucap Anas.

Dengan garis pantai terpanjang di Jawa yang mencapai 175,8 km, Kabupaten Banyuwangi memiliki potensi sektor perikanan yang sangat besar. Sebagian besar mata pencaharian penduduk bergantung pada kekayaan laut.

Menko Maritim Rizal Ramli dengan tegas meminta Polri untuk memperketat pengawasan terhadap industri nakal yang sengaja membuang limbah ke laut.

Adapun Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Riza Damanik mendesak pemerintah tidak menutup mata terhadap keluhan pencemaran lingkungan. Menurutnya akan menjadi percuma ketika gaung laut sebagai masa depan bangsa tidak seiring dengan upaya peningkatan daya saing masyarakat nelayan melalui penjagaan aspek lingkungan.

“Jangan lupa bagaimana nelayan bisa bersaing jika produknya berkualitas rendah dan tercemar. Aspek lingkungan yang baik itu perlu dijaga,” pungkas Riza dalam kesempatan yang sama.

Berdasarkan catatan KNTI, tidak mustahil memang perairan Selat Bali marak akan pencemaran. Mengingat industri pengolahan perikanan di Muncar banyak yang termasuk dalam kategori proper hitam dari penilaian KLHK. KKP, dalam hal ini, bisa melakukan langkah antisipatif untuk membendung masifnya praktik nakal industrialis.

“KKP bisa melakukan sejumlah upaya untuk memberikan efek jera bagi industri nakal. Paling mudah jangan promosikan produknya ke luar negeri atau tidak memberi izin untuk ekspor produknya. Lalu disinsentif saya kira juga bisa. Dengan adanya keterbatasan pasar, itu akan jadi pukulan telak bagi industri untuk segera berbenah,” urainya. (Tes/OL-5)