Daerah Harus Jaga Inflasi

PRESIDEN Joko Widodo meminta agar kepala daerah menjaga stabilitas harga di wilayah masing-masing. Menurutnya, hal itu penting untuk menjaga inflasi sehingga tak menggerus daya beli masyarakat.

"Semua daerah harus punya Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), dicek, dicek, dicek. Distributor dicek, agen-agen dicek. Baik yang berkaitan dengan beras, cabai, jagung dan semua yang berkaitan dengan bahan pokok kita," ujarnya ketika memberi pengarahan kepada para kepala daerah di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (8/4).

Soal pentingnya menjaga stabilitas inflasi, lanjut Presiden, tak semua kepala daerah memiliki pemahamam yang memadai. Padahal, dengan mengendalikan inflasi sama halnya menjaga daya beli masyarakat. Jokowi menjelaskan, idealnya pertumbuhan ekonomi harus berada di atas inflasi. Misalnya seperti periode 2015, ekonomi tumbuh 4,8% sedangkan inflasi 3,3%. Maka keuntungan yang didapatkan masyarakat adalah 1,5%.

Sementara pada periode dua dan tiga tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi memang di atas 5%. Akan tetapi inflasi lebih tinggi, artinya masyarakat mengalami kerugian.

"Banyak yang tidak tahu, apa sih inflasi? Apa sih dampak dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi? Itu kira-kira cara gampangnya. Jadi kendalikan. Dua ini penting sekali, kunci bahwa rakyat merasa mudah membeli barang," tandasnya.

Tahun ini, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,3% dan inflasi dipatok 4%. Jokowi menginginkan agar pemerintah daerah memberikan andil yang besar dalam pencapaian target nasional.

"Kalau barang numpuk terlalu banyak, tim pengendali inflasi di daerah, dari kejaksaan, kepolisian dan pemda. Ya sudah, keluarkan barang itu, tegur, jangan ditumpuk, kalau tidak ya langsung ditangkap saja," pungkasnya. (OL-2)