Realisasi Anggaran PUPR 2021 Capai 3,43%

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebutkan realisasi anggaran kementeriannya pada tahun anggaran (TA) 2021 telah mencapai 3,43% dari total anggaran Rp149,81 triliun.

"Hingga saat ini realisasi anggaran Kementerian PUPR TA 2021 sebesar Rp5,1 triliun (3,43%) dan progres fisik sebesar 6,17%. Adapun rencana realisasi anggaran pada akhir Januari 2021 sebesar Rp14,8 triliun atau 9,9% dan Rp29,9 triliun atau 20% pada triwulan I," kata Basuki saat rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Kamis (21/1).

Pagu anggaran Kementerian PUPR dalam APBN TA 2021 diketahui sebesar Rp149,81 triliun. Dari jumlah itu, alokasi belanja modal sebesar Rp97,3 triliun, belanja barang sebesar Rp49,5 triliun dan belanja pegawai sebesar Rp2,9 triliun.

Basuki mengatakan anggaran tersebut dimanfaatkan untuk program prioritas nasional seperti memperkuat ketahanan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan seperti pengembangan 10 destinasi wisata prioritas, pengembangan food estate di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara, pembangunan Batan Bintan, serta pemulihan pasca bencana Kota Palu dan sekitarnya, Pulau Lombok dan Pesisir Selat Sunda.

Selain itu, juga digunakan untuk memperkuat infrastruktur untuk mendukung perkembangan ekonomi seperti pembangunan jalan tol Trans Sumatera-Aceh dan Trans Papua-Sorong, serta pembangunan 54 waduk multiguna yang terdiri dari 43 on going dan pembangunan 11 waduk baru.

Selain itu, anggaran tersebut juga untuk digunakan untuk Padat Karya Tunai meliputi kegiatan revalitasi jalan, peningkatan drainase, peningkatan rumah swadaya, dan lainnya.

Anggaran belanja barang dan modal sebesar Rp146,8 triliun tersebut terdiri dari belanja nonoperasional sebesar Rp144,2 triliun dengan pelaksanaan melalui tender sebesar Rp109,2 triliun termasuk untuk belanja barang untuk infrastruktur yang akan dihibahkan ke Pemda atau masyarakat.

"Sementara melalui nontender sebesar Rp35 triliun termasuk untuk pembayaran eskalasi, tunggakan, dan tanah," ujar Basuki.

Dirinya menyebutkan Desember 2020 sampai Maret 2021 kementerian PUPR akan melakukan kontrak sebanyak 4.694 paket dari total 5.426 paket senilai Rp58,1 triliun. (E-3)