IMF Dorong Inovasi Atasi Pelambatan Ekonomi

MENGHADAPI pelambatan pertumbuhan ekonomi global, Dana Moneter Internasional (IMF), Kamis (31/3) menyerukan kebijakan-kebijakan yang mendukung penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan inovasi.

"Kebijakan fiskal dapat memainkan peran penting dalam mendorong inovasi melalui dampaknya pada penelitian dan pengembangan (R&D), kewirausahaan, dan transfer teknologi," kata IMF dalam laporan menjelang pertemuan dua kali setahun di Washington pada April.

Di antara rekomendasi-rekomendasinya, IMF memperkirakan bahwa bisnis di negara-negara maju akan menginvestasikan 40 persen lebih di R&D secara rata-rata daripada yang mereka lakukan saat ini, yang dalam jangka panjang bisa meningkatkan produk domestik bruto negara masing-masing sebesar 5,0 persen, dan pada gilirannya meningkatkan pertumbuhan ekonomi global melalui transfer teknologi.

Inovasi juga merupakan cara untuk meningkatkan produktivitas di tengah kekhawatiran bahwa ekonomi global mungkin terjebak di era pertumbuhan biasa-biasa saja. Pertumbuhan lambat dalam faktor produktivitas total (TFP) sangat mengkhawatirkan merujuk ke bagian "output" daripada tidak dapat dijelaskan oleh jumlah input, biasanya tenaga kerja dan modal, yang digunakan dalam produksi.

Pertumbuhan lambat dalam TFP "menjelaskan bagian penting dari penurunan keseluruhan potensi pertumbuhan sejak awal tahun 2000-an di negara-negara maju, dan baru-baru ini di negara-negara pasar berkembang," IMF memperingatkan, menyerukan reformasi struktural dalam tenaga kerja dan produk pasar.

Menurut data IMF, hanya 13 negara yang memiliki pengeluaran R&D berada di atas 2,0 persen dari PDB, yakni Australia, Denmark, Estonia, Prancis, Finlandia, Jerman, Islandia, Jepang, Korea Selatan, Swiss, Swedia, Amerika Serikat dan Guyana Prancis, sebuah departemen luar negeri Prancis di utara Amerika Selatan.

Kebijakan-kebijakan anggaran yang ditargetkan dapat membantu mengimbangi periode pertumbuhan ekonomi yang lemah ketika bisnis mengalami lebih banyak kesulitan dalam pembiayaan, kata lembaga 188 negara tersebut. (Ant/OL-2)