Hapus Jeratan Regulasi

REGULASI yang jumlahnya terlalu banyak menyulitkan pemerintah mengambil keputusan dan bertindak cepat. Aturan yang masih berorientasi prosedural justru menjerat dan membuat lambat pembangunan.

Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan hal itu saat berpidato pada dialog publik bertema Membangun ekonomi yang berdaya saing, di Jakarta, kemarin.
Ia pun, lagi-lagi, menyampaikan saat ini Indonesia memiliki 42 ribu aturan yang perlu dirampingkan.

"Bayangkan kita punya aturan sebanyak itu. Menurut saya akan menjerat kita sendiri sehingga dalam memutuskan dan bertindak terhambat. Aturan ini akan kita hapus dan kurangi sebanyak-banyaknya," tegasnya.

Presiden kemudian mencontohkan, ada sekitar 3.000 peraturan daerah (perda) yang tidak perlu dan menghambat pembangunan. "Saya sudah menginstruksikan Menteri Dalam Negeri menghapus semua perda bermasalah tanpa perlu mengkaji."

Jokowi juga menyinggung DPR agar tidak memproduksi undang-undang terlalu banyak. "Tiga atau lima dalam setahun cukup, tapi kualitasnya harus betul-betul baik. Saya tahu saja, kenapa DPR senang (memproduksi UU) banyak, yang hadir di sini juga tahu," ungkapnya.

Tentang infrastruktur, Presiden menekankan lagi urgensinya demi mendukung peningkatan daya saing dan pertumbuhan ekonomi. Ini terkait pula dengan rencana pemerintah mengembangkan kawasan industri untuk mengerek investasi. "Mana ada investor masuk ke kawasan industri tanpa ada sarana dan prasarana mendukung?"
Pembangunan infrastuktur juga akan memberi dampak penurunan biaya logistik. Demi fokus itu, Jokowi mengatakan akan terus mengawal pembangunan infrastruktur terutama di luar Jawa. "Saya ingin memberi semangat, ingin kontrol yang sudah kita targetkan itu berjalan."

Kunci pertumbuhan
Pada kesempatan itu, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) menyambut positif fokus pemerintah menggenjot investasi. Ketua Umum ISEI Muliaman Hadad mengungkapkan peningkatan investasi portofolio dan investasi asing langsung merupakan kunci pertumbuhan jangka menengah.

Jika peningkatan investasi itu mampu terpenuhi, ISEI memperkirakan pertumbuhan dapat menembus 7%. "Tapi jika itu tidak bisa dilakukan, hanya akan terbatas 4%-6%," kata Muliaman.

Di tempat lain, Bank Pembangunan Asia (ADB) menilai sentimen positif terhadap pertumbuhan ekonomi akan mendorong peningkatan minat investasi di Indonesia. Menurut Kepala Perwakilan ADB di Indonesia, Steven Tabor, saat ini sektor swasta wait and see untuk mereali­sasikan minat investasinya.

"Kalau pertumbuhan naik terus tahun ini akan ada dampak positif terhadap investasi di Indonesia," jelasnya dalam konferensi pers economic outlook di Jakarta, kemarin.

ADB memperkirakan pertumbuhan ekonomi regional di Asia Tenggara pada 2016 sebesar 4,5%, lebih baik dari tahun lalu 4,4%. Untuk Indonesia, pertumbuhan pada paruh pertama 2016 didorong belanja infrastruktur pemerintah. Pertumbuhan di akhir tahun diprediksi berada di atas 5%. (Jay/Fat/E-1)

astri@mediaindonesia.com