Mesti Ada Pimpinan Komando Atasi Dwelling Time

KAMAR Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyarankan perlu ada koordinator yang memimpin penyelesaian waktu tunggu kontainer (dwelling time). Selama ini, para pengusaha melihat belum ada koordinasi yang kompak dan terintegrasi antara pemerintah dan stakeholder terkait penurunan dwelling time.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan Benny Soetrisno mengatakan saran itu akan disampaikan Kadin kepada Presiden Joko Widodo dalam sebuah usulan kebijakan.

"Dalam sebuah koordinasi kan harus ada dirigennya. Nah ini, siapa dirigennya? Mungkin Pak Menko (Kemaritiman dan Sumber Daya) Rizal Ramli bisa jadi dirigen. Nah, kita akan buat ini jadi policy memo," ucap Benny dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (30/3).

Benny menambahkan, pihaknya bersama otoritas pelabuhan, penyedia jasa logistik dan infrastruktur logistik akan mendiskusikan usulan kebijakan tentang percepatan arus barang ekspor impor dan antarpulau.

Selain angkutan laut, Benny mengatakan pihaknya juga akan mengundang para pemangku kepentingan di bidang angkutan darat, seperti pihak kereta api dan Organisasi Angkutan Darat (Organda). Dengan merancang usulan kebijakan kepada pemerintah, dia berharap biaya logistik bisa menurun.

"Sekarang biaya logistik memakan 24% dari Produk Domestik Bruto (PDB), kita mau minimal supaya jadi 20% dari PDB dulu lah. Jadi nanti dilihat apa saja yang harus dipotong dan biaya logistik bisa terukur," terangnya.

Menanggapi paket kebijakan XI tentang single risk management, Benny mengatakan upaya itu harus dilakukan secara bersamaan dengan kementerian dan lembaga terkait. Untuk menerapkan kebijakan yang baru dirilis pemerintah itu, ia menilai pemerintah mestinya membuat penghitungan waktu dwelling time sejak kapal itu bersandar, bukan dihitung per tanggal kalender.

"Teknisnya, kan kalau pelabuhan penuh, kapal mesti nunggu dulu. Kalau datang jam 11 malam, trus besok baru diurus, sudah dua hari karena per tanggal. Kami usulkan atur waktunya per saat kapal itu datang," tukasnya.

Senada, Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani menilai masalah dwelling time selama ini berada masalah koordinasi dan komunikasi antarkementerian dan lembaga. Ego sektoral kementerian-kementerian masih dinilai tinggi sehingga banyak kementerian yang ogah memotong terlalu banyak regulasi di pihaknya masing-masing.

"Regulasi apa saja yang masih menghambat saya belum bisa jawab. Tapi kalau saya bilang kemudahan regulasi masih bisa didorong. Di negara maju dwelling time bisa ditekan kok," tandasnya. (Jes/OL-5)