Presiden Minta Dwelling Time Terus Dipersingkat

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) meminta dwelling time, atau waktu barang keluar dari pelabuhan sejak turun dari kapal, terus ditekan meski saat ini sudah ada penurunan.

"Saya ingin waktunya bisa ditekan lagi, bisa dipersingkat lagi," kata Presiden Jokowi dalam rapat terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (29/3).

Presiden mengakui bahwa per 14 Maret 2016, dwelling time sudah lebih singkat menjadi 3,6 hari dari sebelumnya 6-7 hari pada 2015.

Berkenaan dengan itu, Presiden menginstruksikan agar dilakukan deregulasi peraturan berupa penyederhanaan prosedur perizinan dan langkah percepatan pelayanan ke pelabuhan sehingga dwelling time bisa diturunkan mulai dari tahap preclearance, customs clearance, dan postclearance.

Presiden menekankan pentingnya sinergi antarkementerian dan lembaga, seperti sinergi antara Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Badan Koordinator Penanaman Modal dalam proses pelayanan customs clearance sehingga dengan sistem yang terintegrasi akan bisa memangkas prosedur yang akhirnya menurunkan dwelling time.

Presiden juga menegaskan akan terus mengecek, mengontrol langsung penurunan dwelling time dari waktu ke waktu. Menurut Jokowi, langkah-langkah konkret dalam percepatan realisasi tol laut serta mempersingkat dwelling time harus dilakukan untuk meningkatkan daya saing kompetitif Indonesia.

Presiden menyampaikan, pembenahan atas kedua hal tersebut penting dilakukan agar biaya logistik menjadi lebih rendah dan efisien sehingga daya saing dengan negara-negara lain dapat ditingkatkan.

Adapun mengenai tol laut, Kepala Negara menegaskan tujuan yang ingin dicapai dari keberadaan tol laut ialah mempersatukan Indonesia serta membangun keadilan dan pemerataan antardaerah.

Untuk mencapai target itu, perlu dilakukan evaluasi rute pelayaran agar lebih efisien, peningkatan jumlah dan variasi muatan barang, efisiensi angkutan kargo baik berangkat serta muatan baliknya, deregulasi di pelabuhan-pelabuhan sehingga bisa memangkas prosedur dan mempersingkat waktu.

Presiden menekankan Indonesia bagian timur harus benar benar diperhatikan, baik Papua, Maluku, maupun Nusa Tenggara Timur. Rakyat ingin melihat ada perubahan-perubahan nyata terkait dengan tol laut. "Potong rantai perdagangan yang tidak efisien dengan langsung berhubungan dengan produsen barang-barang pokok, dan barang-barang penting lainnya," kata Presiden.

Di samping perlu diperluas dan ditambahkan jangkauan informasi jadwal, rute dan tarif angkutan barang Tol Laut pada tempat-tempat yang mudah yang diakses oleh masyarakat. (Ant/OL-5)