Penyedia Barang dan Jasa Didorong Ikut E-Katalog

IKATAN Ahli Pengadaan Indonesia dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengajak kepada seluruh pengusaha atau penyedia barang/jasa untuk pemerintah bergabung ke dalam e-Katalog. Sehingga penyedia barang/jasa pemerintah bisa menampilkan produk - produknya dalam e-katalog yang diluncurkan oleh LKPP.

Dengan e-katalog ini dapat memudahkan penyedia barang/jasa untuk pemerintah serta menghindari adanya tender yang berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi. e- katalog pun menjadi jembatan antara pemerintah dengan swasta atau penyedia barang/jasa agar produk-produknya dibeli oleh pemerintah dalam hal ini kementeria/lembaga dan pemerintah daerah.

"Instansi pemerintah sebagai pembeli, penyedia sebagai penjual barang/jasa. Kita ingin mendorong sebanyak mungkin produk-produk yang dibeli oleh pemerintah itu bisa masuk ke dalam sistem e-katalog," kata Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP Robin Asad Suryo dalam Soft Launching 2nd IAPI Procurement Forum & Expo 2016 di Jakarta, Senin (28/3).

Robin pun mengatakan bahwa dengan e-katalog ini justru akan menggerakan perekonomian di instansi pemerintah dan cepat menyerap anggaran. "Kita ingin menyederhanakan proses pengadaan. Karena dengan proses sederhana bisa hemat waktu. Anggaran yang ada di Kementerian/Lembaga atau pemerintah daerah seharusnya bisa menggerakan ekonomi. Karena prosesnya cepat maka uangnya tentu akan cepat dibelanjakan," jelas Robin.

Kemudian, masih menurut Robin, sistem e-katalog ini biaya pengadaan barang/jasa pemerintah pun bisa lebih murah. "Dengan sistem e-katalog kita mengefisienkan proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan waktunya dipersingkant , biaya untuk pengadaan barang/jasa itu lebih murah," paparnya.

LKPP, kata Robin selaku lembaga yang membuka e-katalog ini, melakukan negosiasi dan penilaian pelelangan dengan penyedia barang/jasa. Sehingga, instansi pemerintah langsung melakukan transaksi. Namun, tidak semua produk dari penyedia barang/jasa bisa dimasukan ke dalam e-katalog.

"Seperti jasa konstruksi tidak bisa dimasukkan ke e-katalog, sebab untuk spesifikasi bangunan kan berbeda-beda jadi tidak bisa ditampilkan," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama Ketua Umum IAPI Ikak Gayuh Patriastomo mengatakan bagi instansi pemerintah sebagai pembeli produk penyedia barang/jasa akan lebih memudahkan untuk melihat produknya. Bahkan Ikak mencontohkan e-katalog ini seperti toko-toko daring yang menjual segala macama kebutuhan masyarakat dengan harga yang dan spesifikasi yang jelas.

"Pertama ingin tahu harga spesifikasiknya bisa lihat E-katalog. Kalau lelang kan harus mikir lagi. Ini seperti kita bikin tokopedia. Karena di sini semua produk barang/jasa sudah saling bersaing," tuturnya.

Persaingan antar penyedia barang/jasa pun, lanjut Ikak akan semakin terbuka. Sementara untuk tender butuh proses yang panjang untuk menilai dan melakukan pelelangan.

"Prinsipnya sama saja. Sama-sama dipersaingkan. Tapi tender kan ada batas waktunya , bersaing dari kapan sampai kapan. Kalau e-katalog sudah ada harga dan spesifikasinya. Instansi pemerintah tinggal pilih akan membeli produk yang mana," tandasnya.(OL-4)