Siapkan Strategi Jalankan RCEP

TERBENTUKNYA Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) sebagai blok perdagangan besar dunia membuka peluang bagi Indonesia untuk masuk pasar yang lebih besar.

Namun demikian, perlu diperhitungkan juga dampak sebaliknya yakni pasar Indonesia pun menjadi lebih terbuka. Senior Fellow Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Donna Gultom mengatakan pada saat bersamaan RCEP berpotensi meningkatkan defisit perdagangan Indonesia dengan negara anggota RCEP lainnya.

“Untuk itu, Indonesia perlu menyiapkan strategi berupa structural/policy adjustment untuk menggalakkan berkembangnya industri manufaktur, yang tidak hanya memasok kebutuhan pasar domestik, tetapi lebih luas lagi yaitu pasar negara-negara anggota RCEP dan non-RCEP,” kata Donna melalui rilis yang diterima, kemarin.

Menurut Donna, fakta bahwa sebanyak 6.050 pos tarif (barang dagang) Indonesia memiliki keterkaitan kuat dalam hal ekspor dan impor dari dan ke kawasan RCEP, merupakan kekuatan penting untuk Indonesia melangkah lebih maju lagi dalam memanfaatkan pasar kawasan.

Berbagai kajian telah dilakukan untuk memperkirakan dampak RCEP bagi Indonesia. Pada 2016, saat RCEP masih dalam proses perundingan, kajian yang dilakukan Kementerian Perdagangan mengindikasikan bahwa meski RCEP mampu meningkatkan kesejahteraan Indonesia sebesar US$1,52 miliar atau Rp21,43 triliun (kurs Rp14.100), konsekuensinya ialah terjadinya peningkatan defisit perdagangan sebesar US$491,46 juta atau Rp6,93 triliun.

Kajian terbaru yang dilakukan peneliti CIPS Ira Aprilianti menggunakan a stochastic gra­vity model, menunjukkan bahwa RCEP mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,67%, serta berpotensi meningkatkan ekspor Indonesia sebesar 7,2%, yang dihasilkan dari spill-over effect dari free trade agreement (FTA) yang dimiliki anggota RCEP dengan negara non-RCEP.

Tarik investasi masuk

Kajian ini juga menunjukkan bahwa dalam lima tahun setelah implementasi, akan terjadi peningkatan investasi sebesar 18% hingga 22% serta peningkatan ekspor bisa mencapai 8%-11% melalui perluasan peran Indonesia dalam Global Supply Chain.

“Isu trade deficit memang selalu menghantui Indonesia karena ada anggapan kalau nilai impor meningkat, berarti industri dalam negeri terancam dan tidak baik bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia,” kata Ira.

Padahal, lanjutnya, apabila impor dilakukan untuk mendorong produktivitas industri dalam rangka peningkatan nilai tambah di dalam negeri, dipastikan akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyambut baik penandatanganan perjanjian RCEP oleh 15 negara.

RCEP dapat mulai diimplementasikan sete­lah minimal 6 negara anggota ASEAN dan 3 negara Mitra FTA ASEAN menyelesaikan proses ratifikasi.

“Indonesia harus memanfaatkan peluang yang ditawarkan RCEP, dengan akses pasar bagi produk ekspor Indonesia yang akan se­­makin terbuka. Industri nasional akan semakin terintegrasi dengan jaringan produksi regional dan semakin terlibat dalam mata rantai regional dan global. Dan tentunya, hal tersebut akan menarik lebih banyak investasi ke dalam negeri,” kata Airlangga.

Pemanfaatan RCEP di Indonesia, sambungnya, akan didukung pembenahan iklim usaha dan investasi melalui UU Cipta Kerja.

UU Cipta Kerja dapat mengatasi permasalahan perizinan yang rumit dengan banyaknya regulasi pusat dan daerah (hiperregulasi), yang menyebabkan disharmoni, tumpang tindih, tidak operasional, dan sektoral.

“Pembenahan iklim usaha dan investasi tersebut sangat diperlukan dalam meningkatkan daya saing Indonesia,” pungkas Airlangga. (Mir/E-1)