Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menyoroti rendahnya realisasi pengadaan barang dan jasa oleh kementerian dan lembaga pemerintah.
Berdasarkan data LKPP, per 9 November 2020, realisasi pengadaan barang dan jasa belum menyentuh 50% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.027 triliun.
Lebih miris lagi, sudah hampir tutup tahun, masih ada paket pekerjaan senilai Rp60,58 triliun yang masih dalam proses e-tendering, termasuk pekerjaan konstruksi senilai Rp48,8 triliun.
"Sudah sampai November, masih ada yang proses. Terus mengerjakannya kapan? Tinggal sebulan. Kalau jadi barang, kayak apa? Kalau bangunan ambruk, jembatan ambruk. Jangan diulang-ulang menumpuk akhir tahun," ucap Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020 melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/11).
Jokowi melihat lambatnya belanja pengadaan barang dan jasa terjadi karena masih banyak kementerian, lembaga atau pemerintah daerah yang bekerja secara biasa-biasa saja di tengah pandemi covid-19.
"Banyak kementerian, banyak lembaga, banyak pemerintah daerah yang masih bekerja dengan cara-cara lama, rutinitas lama. Bahkan dalam situasi krisis dan kondisi darurat seperti ini masih bekerja dalam channel yang ordinary. Akibatnya, realisasi belanja yang sudah dianggarkan baik di APBN maupun APBD terlambat," pungkasnya. (OL-8)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved