Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PT Adhi Karya (Persero) mencatatkan perolehan kontrak baru sebesar Rp7,5 triliun hingga Okrober 2020. Realisasi kontrak baru tersebut berupa rencana pembangunan jalan di daerah, pembangunan pengaman sungai dan lainnya.
"Jumlah kontrak baru itu naik sebesar 20,8% dibandingkan perolehan kontrak baru pada bulan sebelumnya sebesar Rp6,2 triliun, sehingga nilai total order book sebesar Rp38,0 triliun ," ujar Corporate Secretary Adhi Karya Parwanto Noegroho dalam keterangan resminya, Jakarta, kemarin.
Noegroho menjelaskan, realisasi perolehan kontrak baru di bulan Oktober 2020 terdiri dari Pembangunan Jalan Malinau – Semamu di Kalimantan Utara sebesar Rp193,2 miliar, lalu pembangunan Jalan Bypass Bandara Lombok - Mandalika Fase 2 senilai Rp160,9 miliar.
Kemudian proyek lainnya ialah Pengaman Sungai Beringin di Jawa Tengah dengan nilai kontrak mencapai Rp147,6 miliar, pembangunan Pos Lintas Batas Negara Daerah Natuna di Kepulauan Riau sebesar Rp121,1 Miliar. Lalu ada proyek Bendungan Leuwi Keris di Jawa Barat sebesar Rp111,0 miliar.
"Sisanya didominasi oleh proyek bendungan dengan Rp164,1 miliar, serta proyek lainnya yang terdiri dari proyek SPAM, pasar, rumah sakit, properti, dan lain-lain yang mencapai Rp389,5 miliar," ungkap Noegroho.
Ia juga menyebut, kontribusi per lini bisnis pada perolehan kontrak baru Oktober 2020, meliputi lini bisnis konstruksi dan energi sebesar 90%, properti sebesar 9% dan sisanya merupakan lini bisnis lainnya.
Untuk tipe pekerjaan, Noegroho menuturkan, perolehan kontrak baru terdiri dari proyek Gedung sebesar 36%, MRT sebesar 19%, jalan dan jembatan sebesar 22%, serta proyek Infrastruktur lainnya seperti pembuatan bendungan, bandara, dan proyek-proyek EPC sebesar 23%.
"Berdasarkan segmentasi kepemilikan, realisasi kontrak baru dari Pemerintah sebesar 77%, BUMN sebesar 17%, sementara swasta dan lainnya sebesar 6%," pungkas Noegroho. (E-1)
Prestasi yang ditorehkan pada 17 Juli 2024 ini diakui dan dicatat oleh Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).
IKATAN Ahli Manajemen Proyek Indonesia (IAMPI) ialah asosiasi profesi/kumpulan para praktisi ahli manajemen proyek Indonesia yang didirikan di Jakarta pada 16 Juli 1999.
PENGAMAT militer Connie Rahakundini Bakrie mengkritisi pernyataan KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak terkait tentara diperbolehkan untuk berbisnis kecil-kecilan.
PT PP telah melakukan pembayaran atas Obligasi Berkelanjutan III Tahap I 2021 senilai Rp 850 Milyar dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I 2021 senilai Rp400 miliar.
Proyek yang dikerjakan antara lain Tanjung Jati B Unit 5 & 6 (Jawa-4) Coal Fired Steam Power Plant 2 X 1,000 MW di Jepara dan Development of Bekasi Cikarang Cainiao Smart Logistic Warehouse Project.
PEMERINTAH sedang dalam proses mengintegrasikan tujuh badan usaha milik negara (BUMN) di sektor konstruksi atau BUMN karya dalam tiga klaster perusahaan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved