UU Cipta Kerja Wajibkan Perusahaan Outsourcing Terdaftar

PEMERINTAH mengaku bakal mengawasi tenaga kerja alih daya atau outsourcing. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menuturkan, dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) atau Omnibus Law, mengatur perusahaan alih daya yang terintegrasi dalam sistem Online Single Submission (OSS).

"Selama ini banyak perusahaan outsourching yang tidak terdaftar. Dengan adanya UU ini kita bisa melakukan pengawasan dengan baik karena harus terdaftar dalam sistem. Jadi bisa terkontrol," ujar Ida dalam Konferensi Pers Penjelasan UU Cipta Kerja secara virtual, Jakarta, Rabu (7/10).

Ida juga menjelaskan, syarat-syarat dan perlindungan hak bagi pekerja atau buruh outsourcing masih tetap dipertahankan.

Baca juga : Menaker Bantah UMP/UMK Dihapus dalam UU Cipta Kerja

Dalam UU Ciptaker, ungkapnya, memasukkan prinsip pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja apabila terjadi pergantian perusahaan alih daya. Hal itu sesuai dengan amanat putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011.

Terkait jam kerja bagi para pekerja, Menaker Ida mengatakan, tidak ada perubahan. Diketahui, dalam perubahan ke-22 Bab IV tentang Ketenagakerjaan atau perubahan Pasal 77 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan waktu pekerja 8 jam sehari atau 40 jam seminggu. Namun, dalam beleid itu juga disebutkan ketentuan waktu kerja tersebut tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.

"Ketentuan mengenai waktu kerja dan istirahat, ini banyak sekali terjadi distorsi. Ini tetap diatur sebagaimana UU 13/2020," tandas Ida. (OL-7)