Bank Sentral Agresif

Bank Indonesia (BI) melanjutkan reli penurunan suku bunga dengan kembali memangkas BI rate 25 basis poin (bps). Pemangkasan kali ketiga berturut-turut sepanjang kuartal pertama itu menegaskan upaya bank sentral memperkuat transmisi pelonggaran kebijakan suku bunga ke level perbankan.

"Perekonomian global masih lemah, kita tidak bisa mengharapkan ekspor untuk mendorong. Sebab itu, domestic demand perlu (dijaga), maka moneternya harus dilonggarkan," jelas Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Moneter BI Juda Agung seusai jumpa pers hasil rapat bulanan Dewan Gubernur BI di Jakarta, kemarin.

Dengan relaksasi itu, BI rate sekarang di posisi 6,75%. Juda menambahkan, pelonggaran kebijakan otoritas moneter sejauh ini belum direspons optimal oleh perbankan. Rerata suku bunga kredit disebutnya baru turun 0,04%. Padahal, BI rate sebelumnya sudah turun 0,5%. Kebijakan giro wajib minimum pun sudah dilonggarkan BI 1,25% untuk menjaga suplai likuiditas bank.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara menambahkan, BI akan segera menurunkan suku bunga operasi moneter 5,7% ke 5,5%. Berikutnya, pihaknya akan menelurkan aturan suku bunga instrumen moneter untuk tenor 2 minggu ialah 5,6%. Selain itu, instrumen 1 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan ditentukan 5,8%, 6,2%, dan 6,8%. Sementara itu, term structure untuk setahun sama dengan BI rate.

Strategi itu diambil untuk memberi tekanan kepada perbankan agar segera memangkas bunga kredit mereka. BI juga mulai hari ini mencukur 0,25% tingkat bunga deposit facility dan lending facility menjadi 4,75% 7,25%.

Ruang masih ada
Saat ditemui seusai pengesahan Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) di gedung parlemen, kemarin, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menilai masih ada ruang untuk penurunan suku bunga lanjutan. Kebijakan Bank Sentral AS yang belum akan menaikkan suku bunganya lagi dalam waktu dekat ia nilai sebagai salah satu faktor. "Kita lihat nanti tingkat bunga pinjaman menurun dan sektor riil bergerak."

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Nonbank Otoritas Jasa Keuangan Firdaus Djaelani mengemukakan regulator dan pemerintah akan menginisiasi penurunan suku bunga deposito di lingkup BUMN perbankan. Penurunan suku bunga dana ia harap bakal diikuti suku bunga kredit. "Mestinya kita tidak boleh bangga kalau bank BUMN untung besar, misalnya Rp21 triliun, tapi bunga kreditnya masih 19%-20%," kritiknya di hadapan forum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di Jakarta, kemarin.

Ia menambahkan, dukungan pemerintah perlu ditunjukkan dengan mengurangi target setoran dividen--yang diambil dari laba--bank-bank pelat merah. Pasalnya, laba tinggi perbankan masih dimotori pendapatan bunga.

Di forum serupa,pengamat ekonomi Destry Damayanti menilai perbankan sulit memapas suku bunga dana karena harus bersaing dengan tingkat imbal hasil (yield) obligasi negara dalam upaya menghimpun likuiditas.

Rata-rata deposit rate perbankan sekitar 8%, sedangkan yield obligasi negara 7,5%-9%. Maka itu, ia mengatakan pemerintah perlu mengupayakan ada permintaan obligasi yang lebih banyak dari pasar agar tingkat yield turun. (Jay/E-2)

fathia@mediaindonesia.com