Pemerintah Serap Rp6,4 Triliun dari Lelang Sukuk

PEMERINTAH menyerap dana Rp6,4 triliun dari lelang enam seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara dengan total penawaran yang masuk sebesar Rp19,85 triliun.
 
Keterangan pers dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan yang diterima di Jakarta, Selasa (29/9), menyebutkan hasil lelang sukuk ini tidak memenuhi target indikatif Rp10 triliun.

Jumlah dimenangkan untuk seri SPNS02032021 sebesar Rp0,7 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 3,1175%. Penawaran masuk untuk seri SBSN yang jatuh tempo pada 2 Maret 2021 ini mencapai Rp1,32 triliun dengan imbal hasil terendah masuk 3,09% dan tertinggi 4,5%.

Jumlah dimenangkan untuk seri PBS027 sebesar Rp1,2 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 4,56459%. Penawaran masuk untuk seri SBSN yang jatuh tempo pada 15 Mei 2023 ini mencapai Rp2,17 triliun dengan imbal hasil terendah masuk 4,53% dan tertinggi 5%.

Untuk seri PBS026, jumlah dimenangkan mencapai Rp1,6 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 5,29925%. Penawaran masuk untuk seri SBSN yang jatuh tempo pada 15 Oktober 2024 ini mencapai Rp2,99 triliun, dengan imbal hasil terendah masuk 5,18% dan tertinggi 5,75%.

Untuk seri PBS025, jumlah dimenangkan mencapai Rp0,9 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 7,12971%. Penawaran masuk untuk seri SBSN yang jatuh tempo pada 15 Mei 2033 ini mencapai Rp6,71 triliun, dengan imbal hasil terendah masuk 7,12% dan tertinggi 7,31%.
 
Untuk seri PBS028, jumlah dimenangkan mencapai Rp2 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 7,49928%. Penawaran masuk untuk seri SBSN yang jatuh tempo pada 15 Oktober 2046 ini mencapai Rp6,44 triliun dengan imbal hasil terendah masuk 7,46% dan tertinggi 7,68%.
 
Pemerintah tidak memenangkan lelang untuk seri PBS003 karena kecilnya penawaran yang masuk sebesar Rp0,2 triliun. Menurut rencana, pemerintah pada Rabu (30/9) akan melakukan lelang sukuk tambahan (green shoe option) yaitu seri PBS027, PBS026, PBS025, dan PBS028 untuk pembiayaan penanganan covid-19. (Ant/OL-14)