KCIC-Kemenhub Sepakati Konsesi Awal

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dan Kementerian Perhubungan telah menyepakati perjanjian penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Perjanjian konsesi pertama itu membuka jalan dimulainya pembangunan proyek senilai US$5,5 miliar itu.

"Tinggal menunggu penerbitan izin usaha dan izin pembangunan. Jika sudah, pembangunan segera dipercepat," kata Direktur Utama KCIC Hanggoro Budi Wiryawan di Kantor Kemenhub, Jakarta, kemarin.

Menurutnya, seluruh butir penting yang menjadi pembahasan krusial akhirnya menemukan titik temu setelah melewati proses panjang.

"Walau prosesnya panjang, kita sudah bersepakat. Mewakili perusahaan, saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Perhubungan atas disetujuinya kesepakatan utama dengan mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak," katanya.

Ia berjanji izin pembangunan sisa jalur kereta cepat itu, KCIC akan diserahkan ke pemerintah pada April 2016, agar target operasi 2019 terwujud

Meski demikian, perjanjian itu belum diteken karena ia harus melaporkan terlebih dahulu proses dan substansi perjanjian kepada dewan direksi dan dewan direktur KCIC.

"Penundaan penandatanganan perjanjian ini hanya soal prosedur dan tata kelola perusahaan saja. Saya harus taat pada ketentuan perusahaan. Prosesnya perlu dilaporkan kepada institusi tertinggi perusahaan," tuturnya.

Untuk 5 km pertama
Sebelumnya, di kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan meminta KCIC harus segera mengurus izin lainnya yang bukan menjadi kewenangan pemerintah pusat seperti surat izin mendirikan bangunan (IMB) dan penguasaan lahan yang menjadi ranah pemerintah daerah. "Pemerintah pusat tidak bisa serta-merta meregulasi yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, kabupaten/kota," lanjut Jonan.

Sementara itu, untuk izin usaha dan dimulainya pembangunan, lanjut Jonan, akan keluar tidak akan lama setelah konsensi ini diteken. "Mudah-mudahan izin usaha dan pembangunan selesai minggu-minggu ini," jelas Jonan.

Ia menyebut perjanjian itu menjadi yang pertama diberikan kepada badan usaha patungan dengan asing. "Dalam konsesi ini pemerintah tidak mengeluarkan anggaran sama sekali, tidak memberi jaminan keuangan dan garansi dalam bentuk apa pun kecuali regulasi. Konsesi ini diberikan 50 tahun sejak 30 Mei 2019," imbuhnya.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Hermanto Dwiatmoko menambahkan, pemberian konsensi itu ialah untuk 5 km, yakni Km 95-Km 100 dari total panjang 142 km. "Izin pembangunan bertahap, yang 5 km dulu," kata Hermanto S

Sementara itu, untuk sisanya, kata Hermanto , PT KCIC harus menyerahkan kembali pengajuan izinnya dan melalui pemeriksaan. "Secara teknis harus diperiksa satu per satu. Km 1-90 dan 101 sampai 142 harus cepat diselesaikan," tandasnya.(E-4)