Dwelling Time di Tanjung Priok Diklaim Sudah 3,6 Hari

SATUAN Tugas Dwelling Time mengklaim waktu tunggu barang dan pelayanan kapal (dwelling time) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta sudah mencapai 3,64 hari. Pencapaian itu dinilai Satgas sudah membaik ketimbang pada Januari lalu yang mencapai 4,7 hari.

Ketua Satuan Tugas Dwelling Time Agung Kuswandono mengatakan saat ini berbagai aturan perizinan sudah dipangkas dan disederhakan. Menurut dia, perizinan merupakan faktor yang memakan konsumsi dwelling time tertinggi di proses pre custom clearance.

"Sampai sekarang sudah banyak aturan yang dipangkas. Cuma Pak Menko tadi minta cek kembali aturan yang masih bisa disederhakana dan dihapus," ucap Agung saat konferensi pers di Kantor Kemenko Maritim dan Sumber Daya, Jakarta, Senin (14/3).

Selain itu, dia mengklaim Bea dan Cukai Kementerian Keuangan sudah mulai melakukan pembenahan di area pemeriksaan fisik barang. Kini, Bea dan Cukai sudah menetapkan pemeriksaan fisik barang dan kontainer sudah bisa kelar paling lambat pukul 12.00 satu hari setelah barang dan kontainer itu masuk. Agung juga mengatakan para importir sudah mulai menyampaikan pemberitahuan impor barang (PIB) sebelum kapal atau barang tiba.

Selain itu, pencapaian dwelling time 3,64 hari juga diperoleh akibat adanya sanksi denda sebesar Rp5 juta per hari terhadap kontainer yang menginap di tempat penimbunan sementara (TPS) selama lebih dari dua hari. Denda itu dikenakan sejak hari ketiga menginap di TPS.

Kendati sudah mencapai dwelling time 3,64 hari, Agung menyatakan pihaknya masih akan berupaya lebih mengefisiensikan waktu tunggu di Pelabuhan Tanjung Priok. Presiden Joko Widodo, kata dia, menargetkan dwelling time di Tanjung Priok hanya 2-3 hari.

Dia menandaskan target tersebut bisa tercapai jika kereta peti kemas Priok-Cikarang sudah bisa dioperasikan. Saat ini, pembangunan kereta api sudah mencapai 95%, tinggal penyelesaian administrasi antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PT Kereta Api Indonesia, dan PT Jakarta International Container Terminal.

"Itu masalah teknis yang diperintahkan Pak Menko untuk segera dibereskan. Dengan demikian, Maret ini ditargetkan kereta api sudah beroperasi normal," ucap Agung. (OL-2)