Persekongkolan Kartel Ayam belum Terurai

KOMISI pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah memanggil 12 perusahaan yang diduga melakukan kartel ayam pada 3 Maret 2016.

Pemanggilan itu karena adanya dugaan persekongkolan berupa kartel di antara 12 perusahaan yang menguasai pakan ayam, obat-obatan, dan bibit ayam (DOC).

"Fluktuasi harga ayam di peternak terjadi karena fluktuatifnya produksi di perusahaan besar. Selain bersekongkol dalam produksi bibit ayam, mereka juga bersekongkol dalam suplai pakan dan obat-obatan," kata komisioner KPPU, Munrokhim Misanam, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Senin (7/3).

Tiga hal itu, imbuhnya, menjadi penyebab produksi tak bisa diprediksi, malahan mengalami kelebihan pasokan (oversuplai).

"Ada retailasi bisnis yang tidak sehat. Ujungnya ialah penguasaan bisnis input dari peternakan. Ini dimonopoli mereka dan digunakan untuk retailasi," ungkapnya.

Kendati demikian, ia tidak bisa membeberkan isi pengadilan 12 perusahaan kartel itu karena sudah masuk perkara.

Perusahaan yang diduga melakukan kartel, di antaranya PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk, PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk, dan PT Malindo Feedmil Tbk.

"Pemerintah harus turun tangan dalam kasus ini. Pemerintah bisa memberi persaingan untuk perusahaan itu dengan melakukan impor," tukasnya.

Ketua Tim Advokasi Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia (ISPI) Jnny Soelistiani menyebut kekisruhan itu dipicu munculnya industri kemitraan yang dibentuk perusahaan.

Itu membuat peternak ayam mandiri harus gigit jari karena pasar penjualan ayam dikuasai perusahaan dan kemitraan itu.

"Bibit ayam nasional sudah oversuplai, produksi bibit ayam 3,9 miliar bibit per tahun. Padahal, kebutuhan hanya 2,6 miliar. Pemerintah bisa melakukan apkir dini parent stock untuk memotong produksi bibit ayam yang terus bertambah," kata wakil dari peternak rakyat, Kadma Wijaya.