Indonesia Pangkas Ekspor Karet 238.736 Ton

PARA pengekspor karet alam yang tergabung dalam Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) sepakat mengurangi ekspor karet sesuai dengan skema alokasi ekspor (agreed export tonnage scheme/AETS) mulai periode Maret hingga Agustus 2016.

Skema AETS itu disepakati pemerintah Indonesia, Thailand, dan Malaysia yang tergabung dalam International Tripartite Rubber Council (ITRC) untuk mengurangi pasokan karet alam di pasar dunia sehingga harga karet bisa terkerek naik.

Kementerian Perdagangan dan Gapkindo telah sepakat akan mengurangi ekspor sebanyak 238.736 ton.

Pengurangan ekspor itu dilakukan selama enam bulan, mulai 1 Maret-31 Agustus 2016.

"Pemerintah meminta pelaku usaha berkomitmen menjalani kesepakatan itu," ungkap Plt Dirjen Perdagangan Luar Negeri Karyanto melalui keterangan resminya, Senin (7/3).

Di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera), Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, pihaknya masih akan mendiskusikan pengurangan ekspor karet sepanjang tahun ini.

Ia berharap produksi karet nasional bisa diserap maksimal di dalam negeri.

"Tahun lalu, kita produksi sekitar 3 juta ton dan 2,6 juta ton diekspor. Moga-moga serapan naik, tapi berapanya nantinya kita tunggu kesimpulan," katanya seusai rapat koordinasi tentang penyerapan karet dalam negeri.

Dirjen Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian Panggah Susanto menyebutkan tahun ini pihaknya dan Kementerian PU-Pera berencana menyerap produksi karet untuk kebutuhan dalam negeri.

Tahun lalu, hanya 15% dari total produksi karet yang diserap kebutuhan domestik.

Itu pun hanya diperuntukkan industri ban.

Karena itu, lanjut Panggah, kemungkinan ada dua cara yang akan dilakukan pemerintah untuk menyerap lebih banyak karet dalam negeri.

Pertama, menciptakan pasar di luar industri ban, yakni dicampur untuk membuat aspal dan semen.

Kedua, seperti yang dilakukan pemerintah Malaysia dan Thailand, yakni membeli langsung karet petani.

"Kedua, seperti pemerintah Malaysia dan Thailand lakukan, pemerintah yang langsung beli. Lewat badan apa, itu masih dibicarakan," ungkap Panggah.

Dari dua cara itu, dia menargetkan penyerapan karet untuk kebutuhan dalam negeri bisa meningkat hingga 40%.