Ekspor Karet Sepakat Dipangkas

PARA eksportir karet alam yang tergabung dalam Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) sepakat mengurangi ekspor karet sesuai skema alokasi ekspor atau agreed export tonnage scheme (AETS) mulai periode Maret hingga Agustus 2016. Skema AETS tersebut disepakati Pemerintah Indonesia, Thailand, dan Malaysia yang tergabung dalam International Tripartite Rubber Council (ITRC) untuk mengurangi pasokan karet alam di pasar dunia, sehingga harga karet bisa terkerek naik.

Kementerian Perdagangan dan Gapkindo telah sepakat akan mengurangi ekspor sebanyak 238.736 ton. Pengurangan ekspor tersebut selama enam bulan, mulai 1 Maret-31 Agustus 2016.

“Skema AETS sebagai hasil kesepakatan 3 negara ITRC merupakan salah satu cara menyiasati penurunan harga karet dengan cara pengurangan alokasi ekspor karet alam di tingkat global. Pemerintah meminta pelaku usaha berkomitmen menjalani kesepakatan itu,” ungkap Plt Dirjen Perdagangan Luar Negeri Karyanto melalui keterangan resminya, Senin (7/3).

Ditemui di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menandaskan pihaknya masih akan mendiskusikan pengurangan ekspor karet sepanjang tahun ini. Ia berharap produksi karet nasional bisa diserap untuk kebutuhan dalam negeri secara maksimal.

"Tahun lalu, kita produksi sektar 3 juta ton dan 2,6 juta ton diekspor. Moga-moga serapan naik, tapi berapanya nantinya kita tunggu kesimpulan," ucapnya usai rapat koordinasi tentang penyerapan karet dalam negeri.

Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian Panggah Susanto menyebut tahun ini pihaknya dan Kementerian PU-Pera berencana menyerap produksi karet untuk kebutuhan dalam negeri. Tahun lalu, hanya 15% dari total produksi karet yang diserap untuk kebutuhan dalam negeri. Itu pun hanya untuk industri ban.

Karena itu, lanjut Panggah, ada dua kemungkinan cara yang akan dilakukan pemerintah untuk menyerap lebih banyak karet dalam negeri. Pertama, menciptakan pasar di luar industri ban, yakni dicampur untuk membuat aspal dan semen.

"Kedua, seperti pemerintah Malaysia dan Thailand lakukan, pemerintah yang langsung beli. Lewat badan apa, itu masih dibicarakan," ungkap Panggah.

Dari dua cara tersebut, dia menargetkan penyerapan karet untuk kebutuhan dalam negeri bisa meningkat hingga 40%. "Jumlahnya lagi dihitung, kira-kira naik 40%, lumayan toh?" imbuh Panggah.

Hadir pula wakil dari Kementerian Perhubungan dalam rapat tersebut. Kemenhub akan membuka peluang bagi karet untuk digunakan dalam campuran bantalan dermaga pelabuhan, campuran aspal, rubber pads kereta api, bantalan jembatan, dan landasan kecil sampai 3.500 meter.

"Tentu saja sepanjang itu, kalau itu kewenangan Kementerian Perhubungan, misalnya pembangunan dermaga, kita diharapkan menggunakan yang dalam negeri," pungkas Staf Ahli Bidang Teknologi, Energi, dan Lingkungan Perhubungan Nugroho Indrio. (OL-1)