Nelayan Minta Dermaga Besar

POTENSI kelautan di Kabupaten Tasikmalaya yang terletak di sepanjang pesisir pantai selatan Jawa Barat belum tergali secara maksimal.

Apalagi, infrastruktur yang ada belum mendukung kegiatan nelayan.

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Tasikmalaya Dedi Mulyadi mengatakan potensi laut selatan Jawa Barat belum tergali.

Apalagi, daerah itu baru memiliki satu dermaga berukuran kecil.

"Untuk dermaga kecil lainnya masih dalam tahap pembangunan. Yang sekarang digunakan baru satu dermaga kecil sederhana yang biasa digunakan nelayan tradisional. Nelayan hanya berharap dermaga berukuran besar untuk ukuran kapal besar supaya potensi bisa tergali secara maksimal," kata dia di Tasikmalaya, kemarin.

Dedi mencontohkan nelayan tradisional Cipatujah berharap bisa melaut dengan kapal besar setidaknya berukuran 18 gross tonnage (GT).

Dengan kapal itu, mereka bisa melaut hingga dua minggu di laut berjarak 2 mil.

Akan tetapi, kapal tersebut tidak bisa berlabuh karena tidak memiliki pelabuhan.

"Kapal tidak berlabuh ke pesisir pantai di Tasikmalaya karena tidak memiliki pelabuhan seperti Cirebon, Cilacap, dan Pelabuhan Ratu. Kapal hanya bisa lepas jangkar di tengah laut," ujarnya.

Ketua Koperasi Minabangkit Pamayang, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Dian Adriansyah mengatakan pendapatan ikan para nelayan terkadang melimpah.

Dengan kapal berukuran 18 GT, lanjut dia, rata-rata tiap kapal bisa mengangkut hasil sekitar 10-15 ton.

"Jika pemerintah secepatnya membangun dermaga, pendapatan ikan bisa tergali hingga 50%. Sekarang ini yang bisa tergali hanya sekitar 13,7%," kata dia.

Jembatan dan jalan

Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno meresmikan pemakaian Jembatan Rajo Mantari Koto Panjang di Nagari Tigo Jangko, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat.

Menurut Irwan, jembatan itu dapat memperlancar transportasi dan menurunkan biaya operasional dalam distribusi hasil pertanian.

Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi mengatakan pembangunan Jembatan Rajo Mantari Koto Panjang dimulai pada 2011 hingga 2015 dengan anggaran Rp13,12 miliar.

"Dana pembangunan jembatan murni dari APBD Tanah Datar, dibantu masyarakat dan perantau," kata dia.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan meminta pihak pengembang mengebut penuntasan persoalan hukum dalam pembangunan jalan tol Solo (Jawa Tengah)-Kertosono (Jawa Timur) sebelum Lebaran tahun ini atau sekitar Juli.

Proyek tol Soker direncanakan selesai pada 2017.

"Kalau tidak bisa, ya, proses konsinyasi yang perlu dilakukan," imbuh dia.

Bupati Karanganyar Juliyatmono menjelaskan, di Karanganyar sempat terjadi gugatan oleh 13 pemilik lahan karena tidak puas dengan nilai ganti rugi lahan.

"Namun, pengajuan gugatan warga ditolak PN dan sudah ada putusan yang mempunyai ketetapan hukum atau in kracht van gewijsde sehingga warga diminta menerima uang ganti rugi," tandas Juliyatmono.

(WJ/LD/AD/Ant/N-2)