Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
INDONESIA masih menghadapi tantangan dalam penerapan pembangunan yang berkelanjutan (SDGs). Salah satunya, upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan.
Direktur Riset Indef, Berly Martawardaya, menuturkan tingkat pengentasan kemiskinan semakin melambat. Sepanjang 2012-2019, pemerintah hanya mampu mengurangi kemiskinan sekitar 0,5% per tahun.
“Tingkat kemiskinan memang menurun, tapi pengentasan kemiskinan melambat. Pada 2005-2009, bisa mengentaskan hingga 1% kemiskinan per tahun. Setelah 2011, rata-rata hanya 0,5%,” ujar Berly dalam konferensi pers virtual, Rabu (17/6).
Baca juga: Tahun Depan, Harus Ada Reformasi Kebijakan Fiskal
Menurutnya, pemerintah harus fokus pada persoalan kemiskinan. Sebab, akan memengaruhi target SDGs yang lain. Dia membandingkan upaya Indonesia dengan negara seperti India, Vietnam, Srilanka dan Mongolia, yang tingkat pengentasan kemiskinannya lebih tinggi.
“Di India cukup pesat. Mereka cukup berhasil. Kita bisa melihat dan belajar dari mereka. Sehingga, bisa menurunkan secara drastis kemiskinan ini,” imbuh Berly.
Pengajar di Universitas Indonesia menggarisbawahi urgensi keterbukaan data terkait pencapaian target SDG. Saat ini, pengamat dan akademisi kesulitan untuk memperoleh data tersebut. Transparasi dan akuntabilitas data bisa memengaruhi percepatan penyelesaian masalah.
Baca juga: Tidak Biasa, Inflasi Mei Saat Ramadan Hanya 0,07%
Data yang dimaksud menyasar tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Berly menekankan data bisa mencerminkan fakta di lapangan. Dalam hal ini, mana daerah yang mengalami kemajuan, atau justru tertinggal. Lewat data, banyak hal yang bisa diakselerasi.
Staf Ahli Kepala Bappenas Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Vivi Yulaswati, menyebut pemerintah terus mengevaluasi penerapan SDGs di Indonesia. Pihaknya mengakui masih banyak tantangan dalam implementasi semangat SDGs. Mulai dari tingkat pusat hingga daerah.
“Intinya, ada peta jalan mengenai arah kebijakan dan indikator kunci. Serta, keterkaitan antar tujuan dan target tercapai. Tapi memang masih diperlukan kolaborasi di berbagai lini dan berbagai negara, agar no one left behind bisa dilaksanakan,” jelas Vivi.(OL-11)
PRESIDEN PKS mengungkap keinginannya untuk diajak ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran).
Pemerintah Argentina memecat Wakil Menteri Olahraga Nasional Julio Garro setelah menuntut Lionel Messi meminta maaf atas skandal rasis yang melibatkan Enzo Fernandez.
Dengan pengunduran diri Gantz, tekanan politik terhadap perdana menteri kemungkinan akan meningkat,
Tapera telah memicu perdebatan luas di ruang publik. Penolakan datang dari pekerja dan pengusaha yang menganggap kewajiban tersebut sebagai beban
WAKIL Menteri Pertahanan (Wamenhan) M Herindra keceplosan menyebut periode berikutnya sebagai pemerintahan Jokowi-Gibran saat rapat bersama Komisi I DPR.
PAKAR Kebijakan Publik, Rissalwan Habdy Lubis menilai pemerintah terlalu buru-buru untuk memindahkan kantor pemerintahan ke IKN, termasuk menyelenggarakan upacara 17 Agustus
Program SDGI diadakan di Indonesia untuk kedua kalinya yang melibatkan 16 tim inovator muda dari 15 perusahaan di seluruh Indonesia.
Universitas Pancasila sebagai salah satu perguruan tinggi turut aktif mendukung implementasi SDGs, khususnya pencapaian SDG 4 (Quality Education) dan SDG 17 (Partnership for the Goals).
Semangat Sinergi Bagi Negeri dalam berbagai program inisiatif SDG's dihadirkan PT AHM sebagai langkah nyata untuk berkontribusi memajukan pembangunan berkelanjutan di Tanah Air.
Tujuan PBB mengunjungi Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah untuk meninjau keselarasan pembangunan ibu kota baru tersebut dengan visi pembangunan berkelanjutan (SDGs).
Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al Shun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Pertamina dan Pemerintah Indonesia.
PT RMU bersama masyarakat sekitar wilayah KMP menjaga hutan sembari melakukan pemberdayaan dan edukasi untuk meningkatkan kapasitas pendapatan dan kualitas hidup masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved