Skema Darat Blok Masela Hambat Percepatan Pembangunan Maluku

KEPALA Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi menyatakan pihaknya akan tetap memihak pada pengembangan infrastruktur gas alam cair dengan skema terapung di laut (offshore). Bila pemerintah memilih skema onshore (darat), bukan hal yang tidak mungkin proyek tersebut akan molor dan itu berdampak pada molornya pembangunan wilayah Maluku bagian Selatan.

Amien mengklaim dirinya dan timnya sudah melakukan kajian terhadap proyek strategis ini. Proyek yang sudah berumur 16 tahun tersebut masih akan membutuhkan waktu hingga 2025 untuk hasilnya dinimati oleh rakyat Maluku.

"Kalau revisi PoD (plan of development) disetujui sekarang, proyek ini juga belum tentu jalan. Angka investasi yang sekarang beredar itu masih merupakan angka taksiran kasar yang kemungkinan naik-turunnya 50%. Kalau disetujui, masih ada proses FEED (front end engineering design) dan setelah itu baru perkiraan investasi berubahnya bisa 20%-30% saja," papar Amien di Jakarta, Rabu (2/3).

Setelah itu pun, lanjut Amien, masih ada proses final investment desicion (FID). Proses FID tersebut baru proses penentuan bagi sang kontraktor, Inpex dan Shell untuk memutuskan akan jadi membangun proyek atau tidak. Proses FID tersebut ditargetkan selesai pada akhir 2018.

"Di FID, diputuskan proyek ini stop or go pada akhir 2018. Ini yang dibilang Pak Presiden. Kalau jalan sesuai waktu, gas baru keluar 2024. Gas itu pun baru menjadi uang setahun kemudian, 2025," tukas Amien.

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu pun menilai jika akhirnya diputuskan onshore, kontraktor belum tentu langsung menyetujuinya. Selain itu, perlu ada kajian ulang lagi yang bisa memakan waktu hingga 2019.

Hal itu pun akan berdampak pada kemunduran FID dan mulai produksi gas di Blok Masela. Dia memprediksi produksi gas baru akan terjadi pada 2027 jika proyek tersebut akhirnya diganti menjadi skema darat.

"Artinya, semakin kita ribut, semakin lama rakyat Maluku terima uang ini. Jadi, kalau mau menyiksa rakyat Maluku, ribut lah sekarang. Tapi, saya tidak mau. Makanya SKK Migas sudah setuju rekomendasinya FLNG dengan produksi sebesar 7,5 juta ton per tahun (mtpa)," tegasnya.

Di kesempatan yang sama, Corporate Manager Communication & Relations Department Inpex Corporation Arie N Iskandar enggan berkomentar banyak terkait proyek Blok Masela. Dia mengaku masih menunggu keputusan pemerintah terkait persetujuan revisi PoD yang sebelumnya sudah disetujui oleh SKK Migas. Dia berharap keputusan persetujuan proyek tersebut bisa diberikan lebih cepat agar proyek tidak mundur.

"Kami sudah membuat kajian mendalam. Kami yakin itu kajian terbaik dan SKK Migas sudah memberikan rekomendasi kepada Kementerian ESDM. Semakin cepat keputusan bisa diberikan dari pemerintah, semakin cepat kami menjalankan apa yang ada di revisi PoD," imbuhnya. (OL-2)