Pemerintah Dorong Pengembangan Pelabuhan

KEMENTRIAN Perhubungan terus mendorong terbangunnya konektivitas antarpulau, khususnya yang berada di kawasan terisolasi dan terluar. Sebagai negara maritim, Kemenhub juga mendorong pelabuhan di Indonesia memiliki daya tampung yang besar untuk kapal-kapal kontainer bermutan besar.

Hal ini untuk memangkas biaya pengiriman logistik yang tinggi akibat dari masih terbatasnya konektivitas antarpulau di Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo dalam rapat kerja Ditjen Perhubungan Laut, di Jakarta, Rabu (2/3).

"Transportasi menjadi kebutuhan primer, dan beberapa daerah yang dikatagorikan terisolir, daerah pebatasan atau wilayah terluar, sebagian masyarakatnya belum memenuhi kebutuhan primer lantaran keterbatasan infrastruktur khususnya sarana transportasi, dan ini juga menyebabkan sejumlah komoditas menjadi mahal," kata Sugihardjo.

Maka dari itu, lanjutnya, menjadi kewajiban seluruh aparatur perhubungan untuk mengurangi disparitas harga antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Yang paling penting, kata dia, perlu membangun sentra-sentra ekonomi di daerah pinggiran atau daerah terluar, dimana nantinya produk-produk yang dihasilkan dapat didistribusikan ke daerah lain. “Kita mendukung kalangan industri dengan menyediakan fasilitas transportasi bagi operasional membuka kawasan terisolir atau daerah perbatasan,” katanya.

Sugihardjo menjelaskan, saat ini biaya angkut kontainer melalui pelayaran antar wilayah di Indonesia lebih mahal dibandingkan dengan angkitan kontainer internasional. "Biaya transportasi Shanghai-Priok atau Singapura-Priok lebih murah dari Priok-Makassar,"jelasnya.

Dia menjelasakan ongkos angkut barang rute internasional lebih murah ketimbang di dalam negeri sebab kapal pembawa barang untuk rute pelayaran internasional memakai kapal kapasitas atau berukuran besar seperti kapal kapasitas 5.000 TEUs (twenty foot equivalent unit).

"Dengan kapal berukuran lebih besar, ongkos angkut per kontainer bisa lebih murah daripada kapal lebih kecil. Dalam transportasi, kapal besar membuat unit cost lebih rendah daripada kapal lebih kecil," sebutnya.

Sugihardjo mengakui tidak semua pelabuhan di Indonesia bisa melayani kapal berukuran besar lebih dari 5.000 TEUs. "Kedalaman kolam pelabuhan dan alur pelabuhan masih rendah yakni masih di bawah minus 9 meter. "Hanya Priok dan Pelabuhan Teluk Lamong yang memiliki kedalaman pelabuhan minus 11 meter sehingga bisa melayani kapal 5.000 TEUs. Kalau kapal kapitas 5.000 TEUs, harus minus 11 meter" sebutnya.

Kemudian untuk rute domestik misalnya Jakarta-Makassar, Sugihardjo melanjutkan tingkat muatan kapal berangkat di Jakarta rata-rata mencapai 80%, sedangkan baliknya hanya 20%. Dengan kondisi seperti ini, beban kekosongan dibebankan kepada ongkos angkut barang atau kontainer.

Dalam waktu dekat, kata Sugihardjo Kemenhub akan mendukung Pusat Logistik Berikat (PLB) agar barang impor bisa dikirim ke Indonesia Timur tanpa perlu transit atau disimpan di negeri tetangga. "Saya dorong PLB. Ini penggagas industri kapas. Dengan adanya PLB, kapal dari Barat ke Timur bawa hasil Industri, baliknya bawa muatan impor," jelasnya.

Sementara di sisi lain, Pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara yang akan dioperasikan oleh PT Pelindo I akan selesai pembangunan tahap I pada akhir 2016 mendatang. "Akhir tahun ini. Sesuai jadwal, malah lebih cepat. Kami bisa menyelesaikan akhir 2016 untuk tahap satu," kata Dirut Pelindo I, Bambang Eka Cahyana dalam kesempatan yang sama. Saat ini pembangunan fisik pelabuhan tersebut telah mencapai 41%.

Proses pembangunan pelabuhan Kuala Tanjung menurut Bambang relatif sangat cepat sejak peletakan batu pertama awal 2015 lalu. Pembangunan Bambang menjelaskan fase I memiliki fasilitas penumpukan 40 hektar dan kedalaman kolam 11 meter. Pengoperasian terminal fase I akan dilakukan pada triwulan I-2017.

Ada 4 tahap pembanguan pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung. Pada tahap pertama ini berupa pembangunan terminal Multi Purpose untuk curah yang nilai investasinya mencapai Rp 3 triliun. "Tahap satu itu Rp 3 triliun," sebut Bambang. (OL-1)