Kilang Offshore untuk Pertahanan Negara

DIREKTUR Eksekutif Institute of Defense and Security Studies Connie R Bakrie menyatakan proyek pengembangan infrastruktur gas di Blok Masela, Laut Arafura, Maluku harus dipandang secara komprehensif. Proyek strategis ini jangan hanya diributkan soal angka dari nilai proyek saja, tapi harus dilihat dari prospek pertahanan negara.

Connie mengatakan Blok Masela sebaiknya dibangun dengan skema kilang terapung (FLNG). Skema itu sebaiknya dibangun agar menjadi tiang pembatas wilayah laut antara Indonesia dan Australia.

"Kita lupa bahwa ini bagian dari objek vital nasional. Harusnya ada angkatan laut, angkatan udara di sana," tukas Connie di sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (2/3).

Menurut dia, pemerintah Negeri Kangguru tersebut sudah memantau seribu mill dari wilayah laut terluar negaranya. Jangkauan itu termasuk wilayah perairan Maluku. Malahan, Blok Masela dan Pulau Selaru berada hanya 350-500 km dari Australia.

"Artinya, musuh sudah di depan mata kita. Kalau nanti proyek di laut itu saya akan mendorong TNI AL kita. Pulau Selaru harus kita jaga. Kalau pulau ini hilang, hilang sudah batas wilayah kita," tegas Connie

Pengamat militer tersebut pun mengakui sudah mengantongi hitung-hitungan proyek Blok Masela, FLNG dan OLNG. Dalam hitungannya, skema FLNG lebih murah ketimbang onshore gas cair alam (OLNG). Data yang dimilikinya serupa dengan data kajian Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (SKK Migas), yakni investasi di FLNG sebesar US$14,8 miliar dan investasi OLNG sebesar US$19,3 miliar.

Namun, dia menyoroti lahan yang dibutuhkan untuk peoyek tersebut. Dia memprediksi skema FLNG hanya membutuhkan lahan sekitar 40-50 hektare. Sementara, OLNG membutuhkan lahan seluas 600-800 hektare.

"Untuk bebasin 50 hektar saja, mesti berantam dengan kepala adat. Gimana yang sampai 600 hektare?" kata Connie.

Dia pun meminta agar proyek Blok Masela ini segera diputuskan oleh pemerintah dan dijalankan oleh Inpex dan Shell. Kalau proyek tersebut diubah menjadi OLNG, kontraktor yang adalah Inpex dan Shell harus melakukan lagi kajian. Dengan begitu, kata Connie, manfaat dari produksi Blok Masela akan dirasakan lebih lama oleh masyarakat Maluku.

"Kalau tertunda, secara ekonomi akan tergerus dan Inpex akan berpikir ini susah ga make sense. Akan ada dampak lay off. Indonesia ga bisa bersaing dengan global. Inpex juga bisa membawa ini ke arbitrase internasional karena kita ga komit tentang perjanjian ini. Separatisme pasti terjadi," imbuh dia. (OL-1)