Blok Masela Utamakan Indonesia Timur

PEMERINTAH tengah mengkaji model pengolahan gas Lapangan Abadi Blok Masela di Laut Arafura, Maluku.

Kajian akan mengedepankan pemanfaatan blok tersebut bagi pengembangan kawasan Indonesia Timur.

Hal itu dikemukakan Presiden Joko Widodo seusai menyaksikan penandatanganan kontrak tahap ketiga Kegiatan Strategis 2016 di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (29/2).

"Keputusan investasi final (final investment decision/FID) Blok Masela diambil pada 2018. Kami memberi peluang investor apakah di darat (onshore) atau di laut (offshore). Segera dirampungkan. Jangan hanya diam-bilin, rakyat di sekitar tidak mendapat manfaat. Desain itu yang saya minta dari Menteri ESDM dan Bappenas," kata Presiden.

Tender pengelolaan Blok Masela dimenangi Inpex Corporation (Jepang) dan Shell (Belanda) pada 1998.

Inpex bertindak sebagai operator dengan kepemilikan saham 65% dan Shell 35%. Kontrak di Blok Masela berakhir pada 2028.

Data SKK Migas menyebutkan cadangan gas Blok Masela mencapai 10,73 triliun kaki kubik dan kondensat 24.460 barel per hari.

Menteri ESDM Sudirman Said menambahkan tahapan yang harus dirampungkan tahun ini ialah rencana pengembangan (plan of development/POD) Blok Masela.

Apabila POD tidak ditentukan tahun ini, mustahil untuk memutuskan FID pada 2018.

"Maksud Presiden harus dibuat persetujuan POD itu bagaimana alokasi dana dari pengembangan gas untuk membangun wilayah. Istilahnya development fund yang berisi detail plan, mengecek bagaimana reservoir dan bagaimana engineering design. Kini, yang didesak POD agar FID terlaksana 2018," ujar dia.

Sudirman mengakui keputusan POD Blok Masela sudah terlambat, seharusnya Desember 2015.

"Karena sudah menjadi perhatian publik, kita menunggu wisdom Presiden."

Keraguan investor
Sebelumnya, Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli mengklaim pengelolaan Blok Masela lebih tepat dilakukan onshore karena lebih murah biayanya.

Berdasarkan kajian pihaknya, biaya pembangunan kilang darat sekitar US$16 miliar, sedangkan biaya pembangunan kilang offshore mencapai US$22 miliar.

Kepala Unit Percepatan Proyek Abadi SKK Migas I Gde Ketut Budiarta mengaku pihaknya konsisten dengan pengembangan Blok Masela berbasis offshore atau floating LNG yang menelan biaya US$14,8 miliar.

"Namun, pemerintah memiliki sejumlah parameter, misalnya fluktuasi harga gas dan aspek sosial ekonomi."

Ekonom Indef Berly Martawardaya menyatakan skema offshore berpotensi mendatangkan penerimaan negara US$51,8 miliar, sedangkan onshore sebesar US$42,3 miliar.

"Jangan sampai ada keraguan bagi investor baru, karena investor lama yang sudah menanamkan dana besar saja masih menghadapi ketidakpastian."

Pengamat energi Tumiran menghargai keputusan Presiden. "Persiapkan dengan matang, tidak perlu asal cepat, agar memajukan potensi Indonesia Timur." (Pol/Pra/X-4)