Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MASYARAKAT pengguna jaringan listrik dari PT PLN (Persero) sempat kebingungan lantaran tagihan listrik melonjak selama kerja dari rumah (WFH).
Sebagian masyarakat mengeluhkan tagihan listrik periode April yang lebih tinggi dari biasanya. Sebelumnya, Executive Vice President Communication and CSR PLN, I Made Suprateka, mengatakan adanya peningkatan tagihan rekening listrik periode April disebabkan selisih tagihan rekening pada bulan sebelumnya.
Dari penjelasan Made, pada Maret sudah diterapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sehingga, terjadi kenaikan konsumsi listrik akibat banyaknya aktivitas pelanggan di rumah. Sementara itu, tidak ada pencatatan langsung oleh petugas meteran ke rumah. Alhasil, penghitungan tagihan mengacu rata-rata tertinggi penggunaan listrik dalam tiga bulan terakhir.
Baca juga: Keringanan Tarif Listrik hanya untuk Golongan Tak Mampu
“Padahal penggunaan Maret mengalami kenaikan penggunaan listrik lebih tinggi. Hal ini menyebabkan terjadinya selisih antara jumlah penggunaan riil dengan pencatatan (yang didasarkan angka rata-rata seama tiga bulan). Selisih ini terakumulasi dalam rekening April dan ditagihkan rekening Mei,” papar Made melalui keterangan resmi, Kamis (7/5).
Menanggapi lonjakan tagihan listrik, seorang warga Jakarta, Shafina Rahmanida, menyayangkan minimnya informasi dari PLN kepada publik. Khususnya terkait kenaikan penggunaan listrik pada periode Maret. Dengan begitu, masyarakat bisa memahami adanya akumulasi biaya tagihan listrik pada April.
Shafina mengaku tagihan listrik rumahnya naik hingga 61,5%, dari biasanya sekitar Rp 1,3 juta menjadi Rp 2,1 juta. Menurutnya, PLN harus transparan dalam memberikan data kenaikan konsumsi listrik ke pelanggan.
Baca juga: PLN Pastikan Tarif Listrik tidak Naik
“Saya memaklumi kalau petugas tak bisa datang lalu menggunakan hitungan rata-rata tagihan tiga bulan sebelumnya. Tapi kalau memang ada selisih dan PLN sudah ada data bisa diinfokan ke pelanggan. Supaya masyarakat tidak panik dan jadi banyak yang complain,” keluh Shafina kepada Media Indonesia, Kamis (7/5).
Dia juga sudah menghubungi pihak PLN untuk memastikan kenaikan tagihan. Menurutnya, memang ada kenaikan penggunaan. Namun, dari PLN belum memberikan data rincian penghitungan. PLN, lanjut dia, mengatakan jika terdapat perbedaan antara penggunaan dan biaya tagihan setelah penghitungan, PLN akan mengurangi tagihan konsumsi listrik rumah.
“Walaupun sebenarnya tadi pas konfirmasi ke CS PLN juga kelihatannya mereka belum yakin sama hitungan pastinya. Tapi bilang kalau nanti memang ada perbedaan, bakal dikurangi tagihannya,” papar Shafina.(OL-11)
Dalam rangka memperingati Hari Bumi, PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Bali menanam 1.000 pohon di kawasan Hutan Bambu Sandan, Kabupaten Tabanan.
Ketua Umum PLN Watch KRT Tohom Purba menilai proyek PLTS 100 GWp sebagai langkah strategis Indonesia hadapi krisis energi global dan konflik geopolitik.
Indonesia resmi meluncurkan 1,3 Gw PLTS Atap sebagai tonggak transisi energi nasional menuju visi 100 Gw energi surya dan penciptaan 760 ribu lapangan kerja.
Penggunaan terminologi yang terlalu umum seperti "gangguan suplai" dianggap tidak memenuhi standar transparansi.
Mati lampu hari ini sempat terjadi di Jakarta dan berdampak luas. PLN memastikan listrik kini sudah pulih 100 persen setelah gangguan di gardu induk.
Sejumlah lampu lalu lintas di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat mati akibat listrik anjlok pada 23 April 2026. Polisi sampai harus menghubungi PLN.
15 warga sipil tewas dalam baku tembak di Kembru Papua. Menteri HAM Natalius Pigai ambil alih investigasi dan desak pelaku segera diungkap.
Peneliti Imparsial, Riyadh Putuhena, menegaskan bahwa kasus yang menimpa Andrie Yunus tidak dapat dipisahkan dari peran institusi TNI.
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
KPU proses penyusunan peraturan teknis penyelenggaraan pemilu atau legal drafting akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan dilakukan secara terbuka.
Koalisi masyarakat sipil mendesak Presiden Prabowo Subianto menarik militer dari wilayah dan urusan sipil, dengan mengembalikan TNI dalam fungsi konstitusionalnya.
Wamenkum Sebut RUU KUHAP Berasal dari Usulan Masyarakat
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved