Indonesia Bisa Gandeng Tiongkok Bangun Infrastruktur Kemaritiman

PEMBANGUNAN infrastruktur kemaritiman tengah menjadi primadona Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Terkait hal itu, Peneliti LIPI Hayati Nufus mendorong Indonesia terus meningkatkan kualitas kerja sama dengan Tiongkok.

"Indonesia butuh pembangunan, Tiongkok punya modal. Indonesia dapat memanfaatkan Tiongkok untuk pembangunan infrastruktur kemaritiman. Pasalnya, Tiongkok punya kepentingan besar di Selat Malaka," kata Hayati dalam keterangan pers yang diterima Media Indonesia, Kamis (25/2)

Ia mengatakan hal tersebut menanggapi harapan dan tantangan hubungan Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok pada Tahun Monyet Api. Menurut dia, kepentingan Tiongkok di Selat Malaka ialah terkait jalur perdagangan dan pelayaran untuk mengangkut minyak dan bahan mentah.

Negeri Tirai Bambu akan mendapatkan manfaat besar dari pembangunan infrasktruktur yang sedang digenjot Indonesia. "Lebih dari itu, perlu analisis lebih lanjut sektor mana saja yang menguntungkan dan merupakan potensi kita untuk kerja sama dengan Tiongkok, sehingga ketika negosiasi dengan Tiongkok, Indonesia tahu apa yang Indonesia inginkan," tutur dia.

Dosen Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia Jona Widhagdo Putri menambahkan seiring dengan kebijakan Indonesia tentang Poros Maritim dan berbagai Paket Kebijakan Ekonomi, kesempatan usaha bagi pengusaha Indonesia dan investor asing akan terbuka lebar.

"Tentu saja Indonesia harus menyiapkan Sumber Daya Manusia yang mumpuni sehingga siap menghadapi era industri. Pada saat bersamaan, pemerintah mesti mengantisipasi dampak urbanisasi dan kemungkinan pertambahan peralihan tenaga kerja dari desa ke kota," imbuhnya.

Menurut dia, jangan sampai terjadi ketimpangan antara persediaan agraria dengan persediaan industri, seperti yang pernah terjadi di Tiongkok saat implementasi the 1st and 2nd Five Year Plans. "Itu harus dihindari," kata Jona.

Ia menambahkan, pemerintah, pengusaha, dan masyarakat intelektual, jangan mengabaikan investasi di bidang pendidikan, kesehatan dan jaring pengaman sosial. "Ini untuk menjaga proses industrialisasi dan pembangunan infrastruktur dapat berkelanjutan," tukasnya. (OL-2)