Pemerintah Pertimbangkan Berbagai Opsi Himpun DKE

PEMERINTAH memutuskan akan meneruskan rencana penghimpunan dana ketahanan energi (DKE). Opsi skema pun kini beragam. Beberapa di antaranya penggunaan alokasi belanja APBN, menarik pinjaman luar negeri, dan pungutan pajak khusus (special tax) dari konsumsi BBM.

"Untuk itu kita lihat kemungkinannya. Yang jelas kita konsultasikan dengan seluruh stakeholder baik di pemerintahan, maupun parlemen. Kami sudah bicara dengan komisi VII, seluruh kelompok menyatakan ini sesuatu yang baik," ujar Staf Khusus Menteri ESDM Widyawan Prawira Atmadja, Kamis (25/2).

Pemerintah tengah memilah formula yang paling tepat untuk menghimpun dana ketahanan energi. Dana tersebut dipastikan akan tersalurkan untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur energi terbarukan di tanah air. Kendati demikian, pemerintah juga membutuhkan aturan pendukung penghimpunan DKE.

"Untuk menghimpiun ya kan itu harus landasan hukumnya harus pas, perlu kelengkapan dalam bentuk PP atau perpres," ujar Widyawan.

Dia berharap seluruh masyarakat dapat memahami kebutuhan pendanaan yang tinggi untuk energi terbarukan dan kestabilan harga energi. Sehingga penghimpunan dana ketahanan energi bukanlah suatu bancakan.

"Ini bukan masalah tentang legalisasi pungutan, sama sekali bukan. Cuma harus ada uang untuk menambal ini supaya di ujungnya kita semua di kondisi ideal," ujar dia.

Energi fosil yang terbatas mau tidak mau mengharuskan pemerintah mulai bertransisi ke pemanfaatan energi baru terbarukan. Meskipun mesti diakui saat ini harga minyak dunia sedang berada di posisi terendah. Namun bila harga kembali melonjak tinggi tentu pemerintah telah terlambat dan kehilangan momentum untuk bertransisi pada waktu yang tepat.

"Memang ada gap antara penggunaan energy fosil yang sekarang kebetulan harganya rendah dengan biaya menggunakan energi terbarukan. Tapi kan minyak ini kan ga stabil dia naik turun harganya, siapa yang jamin minyak nanti tidak 100 dolar AS lagi per barel," ujar dia. (OL-2)