Pemerintah Akui Kesulitan Peroleh Data PHK

KEMENTERIAN Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengakui kesulitan memperoleh data pemutusan hubungan kerja (PHK). Pemerintah menilai tidak bisa semata-mata langsung menetapkan PHK karena ada proses pengadilan.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemenaker Haiyani Rumondang mengatakan selama Januari-Februari 2016 pekerja yang sudah ditetapkan PHK oleh pengadilan sebanyak 1.565 orang. Rinciannya, 1.414 pekerja pada Januari dan 151 pekerja pada Februari. Jumlah tersebut baru dihimpun dari 9 provinsi dan 7 sektor usaha.

"Terus terang kami juga kewalahan karena tidak mudah mengambil angka PHK. Dibilang ada ribuan, tapi ternyata masih proses," tukas Haiyani, Kamis (25/2).

Menurut dia, di dalam UU No 2/2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pekerja yang masih dalam proses peradilan belum bisa dianggap PHK. Pekerja tersebut baru ditetapkan sebagai pekerja yang di-PHK apabila pengadilan sudah menetapkan sebagai status tersebut.

Sepanjang Januari-Februari, jumlah pekerja yang sudah di-PHK secara kasat mata lebih kecil ketimbang periode sama tahun lalu. Dua bulan pertama tahun lalu, jumlah pekerja yang mengalami PHK mencapai 1.700 orang. Namun, untuk periode tahun ini, data pekerja di-PHK yang mencapai 1.565 orang masih dalam tahap pengumpulan dan belum final.

Haiyani mengatakan sepanjang dua bulan pertama tahun ini, sektor yang paling besar mem-PHK pekerjanya ialah sektor perdagangan, jasa, dan investasi dengan mengambil porsi hingga 44%. Artinya, dari sektor tersebut, jumlah pekerja yang di-PHK mencapai sekitar 688 orang.

"Sektor terbanyak dari perdagangan, jasa, dan investasi sekitar 44%. Kedua, sektor aneka industri. Data ini juga belum pasti karena masih dari 9 provinsi dan 7 sektor," cetusnya. (OL-2)