Total Utang Pemerintah Mencapai Rp3.220,98 Triliun

PEMERINTAH mencatatkan penambahan utang sebesar Rp122 triliun pada Januari 2016. Penambahan utang tersebut dari penerbitan surat utang negara sebesar Rp72,8 triliun dan pinjaman sebesar Rp6,4 triliun. Sehingga posisi outstanding loan atau total utang pemerintah per akhir Januari 2016 mencapai Rp3.220,98 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan dalam situasi perlambatan global pemerintah tetap berusaha mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk menjamin pertumbuhan diantaranya dengan menggenjot belanja pemerintah.

"Tapi penerimaan kita tidak terlalu baik, tahun lalu saja tidak mencapai target. Sehingga tinggal kita pilih bagaimana untuk memenuhinya, maka pinjaman perlu ada tapi tetap dalam koridor yang aman,” ujar Darmin, Rabu (24/2).

Menurutnya, penambahan utang pada dasarnya tetap boleh dilakukan selama masih berpegang terhadap koridor yang ditetapkan. “Nah koridor yang aman itu seperti apa? Defisit APBN ga boleh besar, dan rasio total pinjaman terhadap PDB (debt to gdp) harus rendah,” ujar dia.

Kedua syarat tersebut harus terpenuhi dalam setiap tahun anggaran agar tidak terjadi pembengkakan utang. Di sisi lain, kemampuan pemerintah dalam mengembalikan utang tetap harus terjaga. “Jadi tahun per tahun harus dilihat agar defisit anggaran juga tetap aman,” ujar dia.

Seperti diketahui, pemerintah pada tahun anggaran 2016 menerapkan strategi front loading. Artinya, kemungkinan besar penerbitan utang akan cenderung lebih besar terjadi pada periode pembuka tahun. Pembiayaan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintah yang belum mampu ditutupi dari penerimaan di awal tahun. Pada postur APBN 2016, parlemen membatasi pembiayaan atau utang pemerintah sebesar Rp 273,2 triliun. (OL-2)