Plastik Berbayar jangan Jadi Ajang Bisnis

PASCAPEMBERLAKUAN plastik berbayar di pasar swalayan dan pusat perbelanjaan di 22 kota dan satu provinsi pada Minggu (21/2), pemerintah diminta terus menyosialisasikan secara tepat dan to the point tujuan program itu selama tiga bulan masa uji coba.

Dengan demikian, masyarakat tidak mengira pemberlakuan plastik berbayar menjadi ajang cari untung dari peritel. Apalagi dengan harga Rp200 per kantong, pihak pengusaha ritel tidak bisa mengalokasikan dana untuk pengelolaan sampah.

"Pesan dari pemberlakuan program tersebut jangan berhenti pada plastik tidak gratis saja. Intinya kan, masyarakat diminta bawa kantong belanja sendiri, edukasinya harus seperti itu, jangan lagi kita berdebat mau bayar plastik atau tidak," jelas Kepala Departemen Kajian dan Penggalangan Sumber Daya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Khalisah Khalid, di Jakarta kemarin.

Selain itu, lanjutnya, peritel diminta membuka opsi terhadap wadah belanja lain, selain menjual plastik. "Misalnya dengan kardus ataupun kantong lain yang ramah lingkungan," tambah Khalisah.

Menurutnya, pemerintah daerah dapat menyalurkan ke sektor usaha kecil dan menengah (UKM) di kota mereka untuk membuat kantong belanja alternatif yang ramah lingkungan. Bahkan, akan lebih tepat ketika industri menggunakan bahan dari bank sampah. "Dengan demikian, konsep reuse, reduce, dan recycle (3R) dapat terintegrasi dengan baik. Jadi daripada dana pembelian kantong plastik lari ke peritel, lebih baik ke UKM."

Ungkapan senada disampaikan Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya (B3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tuti Hendrawati Mintarsih dan Ketua Peng-urus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi saat dihubungi secara terpisah. "Kami sangat mendukung kalau daerah mau merangsang UKM mereka, apalagi yang berasal dari bank sampah," terang Tuti.

Tidak untung
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Tutum Rahanta menyatakan penetapan harga Rp200 terhadap plastik berbayar sebetulnya masih di bawah harga produksi plastik terkecil. Dengan harga itu, lanjutnya, Aprindo tidak menyimpan keuntungan.

"Kami usul kantong plastik dijual putus. Jadi, dengan Rp200 tidak ada yang dialokasikan ke dana pengelolaan sampah," tambah Tutum.

Peritel, lanjutnya, juga tidak mau menjadi tempat penampungan kantong plastik apabila diberlakukan sistem refund (pengembalian) uang per kantong plastik. Menurutnya, hal tersebut hanya akan menjadikan peritel sebagai tempat penampungan sampah.

Pemberlakuan plastik berbayar ada yang baru dimulai sejumlah kota, kemarin. Misalnya di Pontianak, Ambon, Makassar, dan Balikpapan. Harga yang dikenakan juga bervariasi mulai Rp200 hingga Rp5.000 per kantong.

Namun, belum semua konsumen membawa kantong atau wadah sendiri. Di Pusat perbelanjaan Margo City dan ITC Depok, Jawa Barat, contohnya, konsumen sudah mengetahui adanya program plastik berbayar, tetapi belum juga membawa kantong sendiri.

Di Tasikmalaya, pemerintah setempat berencana membuat kantong yang ramah lingkung-an. Begitu juga dengan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Jayapura, Ketty Kailola, mengusulkan noken sebagai pengganti kantong plastik di Jayapura.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani menilai kebijakan kantong plastik berbayar jangan dulu diterapkan di pasar tradisional. (Tim Media/X-8)