Pemerintah Terus Upayakan DKE

PEMERINTAH terus mengupayakan wacana pungutan Dana Ketahanan Energi (DKE) diterapkan setiap pembelian bahan bakar minyak tetap terlaksana. Sebab, pungutan DKE bertujuan untuk menjaga sustainabilitas atau keberlangsuangan energi Indonesia.

Hal itu dikatakan Staf Khusus Menteri ESDM Widyawan Prawiraatmadja dalam diskusi yang bertajuk 'Energi fund dan petroleum fund: mengapa tidak untuk Indonesia?' di Jakarta, Selasa (23/2).

Widyawan mengatakan DKE difungsikan salah satunya digunakan untuk mengawal eksploitasi sumber energi yang saat ini masih fokus terhadap energi fosil. "Kita kaya energi baru tapi kita hanya fokus energi fosil. Cadangan minyak kita hanya 0,7 persen dari dunia," kata Widya.

Berdasarkan catatannya sekarang ini cadangan energi fosil di Indonesia semakin menipis dan hanya akan bertahan hingga 12 tahun. Sumber-sumber eksploitasi energi fosil harus ditutup setelah cadangan energi fosil habis. Tetapi kata Widya, penutupan kilang-kilang yang sudah tidak terpakai harus sesuai dengan ketentuan dengan mengembalikan keadaan alam di wilayah eksploitasi.

"Harus ada cadangan dana pada saat menguras, mengambil, sampai nanti tutup tambang kembali seperti semula. Itu harus menjaga mengembalikan fungsi alam," imbuhnya.

Selain untuk mengawal eksploitasi energi fosil, lanjut Widyawan, DKE juga akan digunakan untuk menjaga stabilitas harga Bahan Bakar Minyak. Ketika harga minyak mentah dunia melonjak, harga BBM tidak akan ikut melambung naik. "Jadi DKE kita bicara jangka panjangnya," tambahnya.

Di sisi lain, penerbitan kebijakan terkait DKE harus ada payung hukum yang jelas. Menurut Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Gerindra Gus Irawan Pasaribu soal DKE perlu digodok terlebih dulu payung gukumnya.

"Untuk saat ini kan belum ada. DKE itu juga diperlukan untuk keberalngsungan cadangan energi di Indonesia," katanya. (OL-2)