Harus Satu Suara Untuk Blok Masela

KOMISI VII DPR meminta agar pemilihan opsi metode pembangunan kilang gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) di daerah Laut Arafuru, Maluku atau lebih dikenal dengan Blok Masela bisa diselesaikan pemerintah.

Hal itu dikatakan Ketua Komisi VII DPR dari fraksi Partai Gerindra Gus Irawan Pasaribu dalam sebuah diskusi yang bertajuk 'Energi fund dan petroleum fund: mengapa tidak untuk Indonesia?' di Jakarta, Selasa (23/2).

"Saya juga belum mendengar apakah itu sudah resmi keputusan pemerintah atau belum. Intinya kita inginkan dapat manfaat besar. Kita ingin itu selesai di pemerintah. Harusnya pemerintah satu suara," ujar Irawan.

Komisi VII, jelas Irawan, masih meminta sejumlah masukan dari berbagai ahli terkait metode pembangunan kilang gas cair Blok Masela, metode offshore (di lepas pantai) atau onshore (di darat). Opsi ini masih menjadi perdebatan di kalangan pemerintah dengan DPR.

Sementara, dalam kesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Widyawan Prawiraatmadja mengatakan setelah melalui sejumlah kajian, pemerintah mendapatkan rekomendasi bahwa pembangunan kilang gas cair di Blok Masela menggunakan metode offshore atau berada dilepas pantai. "Hasil kajian kami offshore," ujarnya.

Tapi meski sudah mendapatkan hasil dari kajian itu pemerintah belum memutuskan untuk menggunakan metode apa. "Kita inginkan sesuai dengan hasil kajian, tapi belum diputuskan seperti apa,"ujanrnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli menyebutkan bahwa pemerintah akan membangun blok Masela dengan metode onshore atau berada di darat. (OL-2)